Politik dan Pilkada Serentak 2020 serta Kekuasaan Berbasis Nilai

Jurnalis_Warga    •    Senin, 07 Desember 2020 | 11:41 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

Oleh:  Anja Kusuma Atmaja (Direktur Eksekutif Indonesia Berdaya)


Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak hanya tinggal menghitung jam saja. Semua persiapan sudah dilakukan. Semua kebutuhan sudah dipenuhi. Semua personil penyelenggara pemilihan dari tingkat paling bawah hingga tingkat paling atas sedang siaga penuh. Menyambut datangnya hari bersejarah untuk pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati dan para wakilnya masing-masing pada tahun 2020 secara serentak. Satu langkah lagi, kepala daerah mungkin berganti, mungkin bertahan, tetapi kehidupan masyarakat dalam sorotan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. 

Hal tersebut agaknya tepat jika kita melihat proses pelaksanaan yang berjalan dalam setiap periode pemilihan kepala daerah hampir di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan hukum, perseteruan perusahaan swasta yang melibatkan masyarakat seperti mengalami stagnansi dan tidak berubah menuju ke arah yang lebih baik.  

Padahal, seyogyanya persoalan-persoalan yang menjadi isu-isu yang sedang merebak itu bisa diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang memang harusnya berpihak kepada masyarakat. Terpilihnya pemimpin-pemimpin daerah itu harusnya mampu memberikan wajah baru yang lebih baik dengan nuansa keadilan yang menjadi sumber ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. 

Ironisnya, masih seringkali kita temukan pemberitaan media mengenai berbagai persoalan pelik yang mengaitkan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dan dibuat oleh para kepala daerah ini cenderung menjadi ancaman yang menakutkan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Masih hangat kita ketahui persoalan yang menimpa enam orang warga masyarakat di sebuah wilayah di Provinsi Bangka Belitung, yang menjadi tersangka lantaran menyampaikan aspirasi dan protesnya kepada salah satu perusahaan daerah itu hingga kini masih akan menimbulkan polemik baru.

Keberpihakan pimpinan daerah sebetulnya sangat diperlukan dalam hal ini karena tugas dan fungsinya sebagai kepala, ialah mereka yang mampu memberikan solusi dan melindungi masyarakat yang dipimpinnya dari persoalan-persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang damai dan dialogis. 

Tampaknya, apa yang menjadi gambaran diatas ialah bahwa mulai memudarnya pemahaman makna politik bagi para kepala daerah yang memimpin sebuah wilayah. Sebagaimana dijelaskan oleh Lynn H. Miller, salah seorang Guru Besar Ilmu Politik di Temple University dalam bukunya Agenda Politik Internasional,bahwa apa yang disebut dengan politik adalah mengenai pelaksanaan kekuasaan dan kontrol atas masyarakat manusia dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai atau gagasan-gagasan sosial tertentu. 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL