Penembakan Enam Anggota FPI, PB HMI MPO Desak Pembentukan TPF Independen

Jurnalis_Warga    •    Selasa, 08 Desember 2020 | 18:31 WIB
Nasional
Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail.(ist)
Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail.(ist)

JAKARTA,www.wowbabel.com -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mendesak pemerintah untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen, guna mencari kebenaran di balik kasus penembakan mati enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di tol Cikampek. Hal itu untuk mencegah terjadinya kegaduhan dan instabilitas di masyarakat.

Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, dalam video pernyataan sikap yang beredar mengatakan, pihaknya mengaku miris dengan terjadinya penembakan atas enam orang warga sipil, yang juga merupakan anggota FPI.

“Tentu ini menjadi satu fenomena yang sangat menyedihkan di tengah situasi bangsa yang mengalami kesulitan pada multi sektoral, ekonomi, pendidikan, politik, pertahanan dan keamanan. Ditambah lagi dengan kasus penembakan kemarin,” ujarnya, Selasa (8/12/2020).

Dengan kondisi tersebut, Affandi pun mendesak kepada pemerintah agar segera membentuk TPF Independen. Sehingga, kebenaran-kebenaran yang terjadi di balik kejadian penembakan oleh aparat Kepolisian dapat benar-benar terungkap.

“PB HMI MPO mendesak kepada pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR RI, khususnya komisi III, untuk membentuk tim investigasi atau Tim Pencari Fakta Independen, agar fakta yang sebenarnya dari kejadian kemarin dapat segera terungkap,” katanya.

Ia mengatakan, pembentukan TPF Independen merupakan salah satu upaya yang dilakukan bersama oleh berbagai pihak, untuk dapat kembali menstabilkan situasi bangsa dan negara, yang saat ini berada di ambang instabilitas dan kegaduhan.

“Kita tidak ingin instabilitas terjadi, kita tidak ingin kegaduhan terjadi. Segera dibentuk tim investigasi independen yang jujur, yang objektif. Dan siapa pun yang bersalah, harus ditegakkan hukum seadil-adilnya. Karena HAM merupakan hak yang melekat pada setiap diri orang. Dan Indonesia sebagai negara hukum, harus memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.(ril/*)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL