DPRD Babel Minta Tindak Tegas Pemukul Tenaga Kesehatan

Dwi H Putra    •    Senin, 14 Desember 2020 | 21:10 WIB
Lokal
Caption: Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi. (dok/wb)
Caption: Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi. (dok/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi, meminta aparat kepolisian menindak tegas oknum Kepala Puskesmas Pemali Kabupaten Bangka yang memukul petugas swab Covid-19, karena melakukan tindak pidana dan dapat menghambat pemerintah dalam penanganan penyebarannya. 

"Insiden pemukulan dan penganiayaan ini sangat memalukan dan tidak musti terjadi, apalagi dilakukan seorang tenaga kesehatan yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat," kata Amri Cahyadi di Pangkalpinang, Senin (14/12) 2020) malam.

Ia menjelaskan, tindakan oknum Kepala Puskesmas Pemali merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bangka wajib diproses sesuai hukum berlaku. 

"Karena oknum melakukan tindak pidana dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19," jelas Amri. 

"Bagaimana mau memaksa masyarakat untuk melakukan testing, tracing jika aparat tenaga medis memberikan contoh yang tidak baik," sesalnya. 

Oleh karena itu, diminta Satgas Penanganan Covid-19 untuk menyulusuri dan mengkroscek, mengapa insiden pemukulan oknum kepala puskesmas kepada petugas swab ini bisa terjadi, walaupun mungkin yang bersangkutan punya alasan kenapa tidak mau di swab. 

"Apalagi oleh ASN yang juga tenaga medis yang memahami pentingnya testing, tracing dan treatment dalam penanganan pengendalian dan meminimalisir penyebaran dampak virus corona ini," tandas Amri. 

Apalagi, Pemprov Baabel sudah memiliki perda yang mengatur disiplin pelaksanaan prokes pencegahan Covid-19, maka PPNS dan aparat hukum lainnya bisa bertindak mendasari aturan hukum tersebut.

"Bupati musti melakukan pembinaan terhadap ASN khususnya tindaklanjut dari persoalan ini, agar kasus Covid-19 yang terus mengalami peningkatan ini dapat ditekan dengan baik," pungkas Amri. (dwi/wb).




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL