BEM Babel: Hentikan Kriminalisasi Enam Warga Kenanga

Hafiz Wow    •    Rabu, 16 Desember 2020 | 19:49 WIB
Lokal
Caption: BEM Babel Meminta Kriminalisasi Warga Kenanga, Bangka Dihentikan. (fiz/wb)
Caption: BEM Babel Meminta Kriminalisasi Warga Kenanga, Bangka Dihentikan. (fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Koordinator Daerah (Korda) Aliansi BEM Bangka Belitung (Babel), Wahyu Akmal meminta penghentian kriminalisasi terhadap enam warga Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, yang dituding menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

Wahyu menyebutkan, penangkapan dan penetapan enam orang warga Kenanga menjadi tersangka, merupakan upaya kriminalisasi. Sebelumnya, keenam warga tersebut melakukan protes terhadap pencemaran lingkungan dari limbah pabrik tapioka PT BAA.

"Merespon dari perjuangan warga kenanga beberapa tahun dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap pencemaran lingkungan akibat dari salah satu perusahaan dan adanya penahanan tersangka tujuh warga kenanga, dari tujuh ditetapkan sebagai tersangka, enam warga sudah ditahan. Yang disangkakan dengan pidana pasal 228 dan 263 yang dilaporkan sebagai penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta memalsukan dokumen," kata Wahyu, Rabu (16/12/2020).

Dijelaskan Wahyu, kasus ini bermula pada enam ketua RT dan satu ASN yang menyosialisasikan kepada warga Kenanga untuk melakukan gugatan Class Action kepada salah satu perusahaan memproduksi tapioka, yang dinilai mencemarkan lingkungan dan telah beberapa kali mendapatkan teguran sanksi administrasi oleh Bupati Kabupaten Bangka.

Lebih lanjut, Ia menyebutkan proses sosialisasi yang dilakukan enam ketua RT dan satu ASN kepada warga kenanga untuk menggugat  Class Action mendapat respon baik dan dukungan yang besar oleh masyarakat Kenanga.

"Namun pada saat semangat memperjuangkan lingkungan ini berjalan ke enam ketua RT dan satu ASN ini yang sebagai inisiator malah dilaporkan balik ke kepolisian dengan dalih bahwa para inisiator ini telah mengundurkan diri sebagai ketua RT yang padahal belum ada SK pemberhentian sama sekali oleh kelurahan setempat," katanya.

Wahyu menilai, setelah dilaporkan proses yang dilakukan lembaga penegak hukum berlangsung cepat dalam menetapkan tersangka hingga ditahannya enam warga Kenanga. Disisi lain, keenam warga ditahan tersebut terdapat satu ibu hamil dan bapak yang mengalami sakit stroke sehingga harus menggunakan kursi roda. 

Walaupun Gubernur Babel dan Ketua DPRD sudah memberikan surat pengangguhan terhadap keenam warga yang ditahan, namun belum mendapatkan respon yang baik dari lembaga penegakan hukum tersebut.

"Kami memandang sangatlah miris penegakkan hukum di Indonesia dan terkhusus Bangka Belitung, padahal warga Kenanga menyampaikan dan meminta ketegasan negara terhadap melindungi hak lingkungan warga negara. Bukan melindungi kelompok korporasi dalam mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak bagi warga sekitar," tuturnya.

Lanjutnya, kasus ini tentu memperlihatkan kepada publik atas keberpihakan Negara dan lembaga penegakan hukum di Babel yang lebih memihak kepada kelompok tertentu. Sejatinya, hukum digunakan untuk melindungi, menertibkan dan menjaga kemaslahatan warga negara.

"Bukan malah sebagai alat senjata untuk menakuti rakyat serta memudahkan kelompok korporasi dalam mengekploitasi alam yang sebesar-besarnya untuk keutungan kelompok tertentu," tegasnya.

Wahyu berharap, upaya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Kelurahan Kenanga dapat dihentikan. Menurutnya, Negara wajib melindungi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Kami berharap dibebaskannya enam warga yang ditahan. Dalam hal ini juga mengajak kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat untuk sama-sama mengawal peroses jalannya persidangan dan menguatkan solidaritas kita terhadap warga kenangan agar hal ini juga tidak semakin merajalela ke masyarakat lain," tutupnya. (fiz/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL