Ini Tuntutan JPU Terhadap Dua Mantan Petinggi BPRS Cabang Muntok

Firman    •    Rabu, 16 Desember 2020 | 19:17 WIB
Lokal
Jalannya persidangan kasus korupsi PT BPRS Cabang Muntok di PN Pangkalpinang.(fn/wb)
Jalannya persidangan kasus korupsi PT BPRS Cabang Muntok di PN Pangkalpinang.(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Dua mantan petinggi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Muntok dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kedua mantan petinggi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Muntok ini, yakni Kurniatiyah Hanom dan Metaliyana.

Sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang, yang dipimpin langsung majelis hakim diketuai oleh Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H, Rabu (16/12/2020).

Dalam persidangan yang mengagendakan pembacaan tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangka Barat, oleh Dr Agung Dhedi Dwi, terdakwa Kurniatiyah Hanom dituntut dengan pidana dan denda sebesar Rp 500 juta. 

"Yang mana denda tersebut, jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," tegas Agung.

Agung menambahkan, mantan Kacab PT BPRS Muntok ini juga dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp 4.622.822.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk mengganti uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan," terangnya.

Dalam perkara Tipikor ini diduga juga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) 3o Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Sementara itu, terdakwa Metaliyana yang merupakan Kabag Operasional BPRS pada era itu dituntut jaksa dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta. 

"Yang mana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan," pungkasnya. 

Penasihat Hukum Kurniatiyah Hanom, Dharma illahi mengungkapkan, apa yang dibacakan oleh pihak JPU terhadap kliennya itutidak sesuai dan tidak masuk akal.

"Karena kerugian negara pun, tidak terbukti, dan ia beralasan, karena ini ranahnya ke perbankan, di perbankan itu ada namanya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) percadangan," ungkap Dharma.

Dharma menyebutkan, pada dasarnya, kerugian tersebut harus diganti bersama-sama.

"Nanti kami akan melakukan pembelaan, apa yang sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, pembelaan itu melalui surat Pledoi secara tertulis," terang Dharma Illahi.(fn/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL