Pemkot Bakal Tambah Penyertaan Modal di Dua Bank, DPRD Wanti-wanti Jangan Rugi

Caption: Ketua Fraksi PKS DPRD Pangkalpinang, Arnadi. (hdd/wb)
Caption: Ketua Fraksi PKS DPRD Pangkalpinang, Arnadi. (hdd/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang telah mengesahkan tiga Rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda, Rabu (16/12/2020) di gedung DPRD Kota Pangkalpinang.

Ketiga Raperda itu diantaranya Perda tentang Penyertaan Modal Dana Talangan kepada PDAM, Perda Peryataan Modal kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Sumsel Babel.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pangkalpinang menyampaikan pandangannya terhadap ketiga Raperda tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD Pangkalpinang, Arnadi menyampaikan, fraksi meminta penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel maupun BPRS Bangka Belitung harus disertai dengan alokasi anggaran khusus untuk UMKM dalam bentuk pinjaman lunak berbunga rendah dan tanpa agunan termasuk juga bantuan CSR. 

"Pemerintah harus berkonsultasi dengan DPRD dalam hal penerimaan CSR dan meminta CSR lebih berbentuk bantuan produktif dibandingkan dalam bentuk monumen-monumen yang sama sekali tidak dapat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawahnya," katanyam 

Meskipun DPRD menyetujui penyertaan modal kepada kedua bank tersebut, Arnadi menyebut Fraksi PKS meminta agar pemerintah berhati-hati dalam melakukan pencairan anggaran dan dapat memperhatikan betul kondisi manajemen yang ada.

"Terutama BPRS Bangka Belitung. Mengingat progresnya belum begitu meyakinkan dan masyarakat luas belum begitu mengenal produk-produk yang di jual BPRS Bangka Belitung," katanya. 

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap BUMD, baik itu murni milik daerah maupun dalam bentuk saham dan penyertaan modal. 

"Sehingga pemerintah tidak merugi di belakang hari," ujar Arnadi.

Adapun terhadap aktivitas pembiayaan kepada nasabah di BPRS Bangka Belitung, Fraksi PKS meminta agar pembiayaan yang dilakukan lebih diperhitungkan sehingga dapat meminimalisir kredit macet.

"Seperti yang sudah-sudah dengan menerapkan aturan syariah secara ketat yang di mulai dengan pemahaman aturan perbankan syariah pada semua pegawainya, pimpinan Bank bahkan sampai komisaris. Jangan sampai syariah hanya menjadi simbol tapi praktek tidak beda dengan bank konvensional," kata Arnadi. (hdd/wb



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL