Tak Hanya Terancam Dipenjara, Harta Dua Petinggi BPRS Cabang Muntok Bakal Disita Negara

Firman    •    Kamis, 17 Desember 2020 | 12:07 WIB
Lokal
Sidang kasus dugaan korupsi PT BPRS Cabang Muntok di PN Pangkalpinang.(fn/wb)
Sidang kasus dugaan korupsi PT BPRS Cabang Muntok di PN Pangkalpinang.(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Dua mantan petinggi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Rabu (16/12/2020) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Muntok di PN Pangkalpinang.

Keduanya yakni, Kurniatiyah Hanom yang dituntut tujuh tahun enam bulan penjara sedangkan Metaliyana dituntut enam tahun penjara. Kurniatiyah Hanom merupakan mantan Kacab PT BPRS Muntok sedangkan Metaliyana adalah mantan Kabag Operasional BPRS Muntok.

Sidang kali ini dipimpin majelis hakim yang diketuai Rendra Yozar Dharma Putra SH MH dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU.

Hanom tidak hanya terancam dipenjara 7 tahun enam bulan, namun juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 4.622.822.000 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Serta harta benda yang dimilikinya juga terancam disita dan dilelang.

"Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk mengganti uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan," tegas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangka Barat, Dr Agung Dhedi Dwi dalam persidangan.

Hal yang sama juga dialami Metaliyana yang juga harus membayar denda sebesar Rp 500  juta. Jika tidak maka hukuman kurungan akan bertambah enam bulan.

"Yang mana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan," tukas  Dr Agung Dhedi Dwi.

Penasihat Hukum Kurniatiyah Hanom, yakni Dharma Illahi mengatakan apa yang dibacakan  JPU terhadap kliennya itu tidak sesuai dan tidak masuk akal.

"Karena kerugian negara pun, tidak terbukti, dan ia beralasan, karena ini ranahnya ke perbankan, di perbankan itu ada namanya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) percadangan," ungkap Dharma.

Dharma menyebutkan, pada dasarnya, kerugian tersebut harus diganti bersama-sama.

"Nanti kami akan melakukan pembelaan, apa yang sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, pembelaan itu melalui surat pledoi secara tertulis," terang Dharma Illahi.(fn/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL