Vaksin Gratis, Romantisme Kebijakan Pemerintah Sebagai Tindak Lanjut Perpres No 99 Tahun 2020

Jurnalis_Warga    •    Jumat, 18 Desember 2020 | 15:27 WIB
Opini
Angga Artha Simanjuntak,  Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung.(ist)
Angga Artha Simanjuntak, Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung.(ist)

Oleh : Angga Artha Simanjuntak,  Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung


Tepat satu tahun pada tanggal 17 November lalu  Corona Virus Desease-19 atau  lebih akrab disebut Covid-19  menjadi masalah global yang begitu membahayakan baik di sisi ekonomi maupun kesehatan. salah satu harian di  Tiongkok menerbitkan sebuah artikel berdasarkan data Pemerintah Tiongkok yang menunjukkan kasus Covid-19 pertama dan dapat ditelusuri kembali ke 17 November 2019.

Tercatat hingga 15 Desember 2020 terjadi 73,6 juta kasus secara global dan 629.000 kasus untuk Indonesia dan menjadikan negara ini diurutan ke-19 kasus terbanyak secara global dengan angka kesembuhan Indonesia tercatat 81,9 persen diatas angka kesembuhan global 69,97 persen. Namun di sisi lain angka kematian (case fatality rate) Indonesia meskipun turun dibanding sebelumnya, yakni 3,050 % dari sebelumnya 3,54 %, angka tersebut masih tetap di atas rata-rata kematian global sebesar 2,8 %.

Berdasarkan data di atas dapat simpulkan penanganan Covid-19 indonesia terbilang baik. Dengan begitu banyak cara dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mulai dari langkah Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar Rp 405,1 triliun.

Langkah kedua, pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun.

Langkah ketiga di tengah kericuhan  pengesahan UU ciptaker yang mengakibatkan ribuan mahasiswa turun kejalan untuk berdemo, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perpres ini diterbitkan pada tanggal 5 September 2020 dan diundangkan pada 6 September 2020.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL