Enam Mantan Ketua RT Kelurahan Kenanga Kembali Disidang, Ini Tanggapan Penasihat Hukum

Hafiz Wow    •    Selasa, 29 Desember 2020 | 14:57 WIB
Lokal
Enam terdakwa mantan Ketua RT Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat kembali menghadiri sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Sidang dimulai pada pukul 10.30 WIB, yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Fatimah dan hakim anggota Dewi Sulistiarini dan Firman Jaya di ruang sidang PN Sungailiat, Selasa (29/12/2020).(fiz/wb)
Enam terdakwa mantan Ketua RT Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat kembali menghadiri sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang dimulai pada pukul 10.30 WIB, yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Fatimah dan hakim anggota Dewi Sulistiarini dan Firman Jaya di ruang sidang PN Sungailiat, Selasa (29/12/2020).(fiz/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Enam terdakwa mantan Ketua RT Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat kembali menghadiri sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang dimulai pada pukul 10.30 WIB, yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Fatimah dan hakim anggota Dewi Sulistiarini dan Firman Jaya di ruang sidang PN Sungailiat, Selasa (29/12/2020).

Penasihat Hukum Enam Ketua RT Kenanga, yakni DR Zaidan S.H M.Hum menilai ada beberapa kelemahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

"Kan sudah dijelaskan dari bu hakim, ketua majelis bahwa dakwaan itu dakwaan baru. Kita melihat beberapa kelemahan, beberapa catatan dakwaan jaksa penuntut umum yang pertama adalah nomor register perkara itu tetap 108 seperti kemarin. Yang kedua seperti yang disindir oleh hakim tadi, bahwa dakwaan baru status mereka tidak ditahan tapi dalam dakwaan ditahan," ungkap Zaidan setelah mengikuti persidangan, Selasa (29/12/2020).

Lebih lanjut, Zaidan menilai dakwaan pasal 44 ayat 1 KUHAP yang mengatakan JPU dapat merubah dakwaan sebelum sidang dimulai terasa janggal, karena sudah ada putusan. Ia menganggap perkara ini "ne bis in dem"  yakni tidak bisa dilakukan persidangan setelah mendapatkan putusan bebas atau pemidanaan pada sidang sebelumnya.

"Kenapa ne bis in dem, (karena--red) tidak hanya menyangkut surat dakwaan tetapi mereka ini sudah ditahan selama kurang lebih 18 hari, itu kan sudah dikategorikan pemidanaan, hukuman pidana itu. Jadi dalam pasal 76 (KUHP--red) yang ne bis in dem itu berarti inkracht. Inkracht sudah tetap itu tidak bisa dilakukan penuntutan lagi," jelasnya.

Ia melanjutkan, tuntutan JPU pada sidang hari ini seharusnya gugur, karena inkracht pada sidang pembacaan eksepsi sebelumnya hakim sudah mengabulkan seluruh tuntutan eksepsi dari pihaknya.

Zaidan menilai hal mendasar dalam eksepsi sebelumnya, yakni menghentikan perkara ini dilanjutkan dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Kemudian sudah dikabulkan hakim melalui putusan sela.

Terkait tuntutan masalah kerugian yang dikaitkan dengan bantuan Covid-19, ia menganggap tidak relevan dengan kerugian yang diterima masyarakat.

"Ini hak pribadi masing-masing dan dibenarkan oleh hukum. Hukum pun mengatakan yang berkaitan dengan lingkungan itu hak azasi manusia, perorangan gitu, jadi tidak ada hubungannya dengan bantuan Covid-19," ujarnya.

"Kalau mereka mengaitkan bantuan Covid-19 dengan kerugian masyarakat dengan class action itu sogokan namanya, nyogok, iya kan. Karena yang disogok itu tidak mau menuntut, imbasnya justru rugi kepada yang lain yang lebih besar jumlahnya, yang menerima bau busuk selama empat tahun," paparnya.

Pihaknya akan kembali mengajukan eksepsi pada pekan depan. Selanjutnya akan ditambahkan dengan kejanggalan yang ditemukan pada sidang hari ini.

"Kami beranggapan makin ngawur lah, makin kabur. Kalau saya Insya Allah (peluangnya--red) seribu persen," tandasnya.(fiz/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL