Gerindra Soroti Rencana Pemkab Basel Rumahkan Ribuan Honorer

Aston    •    Rabu, 30 Desember 2020 | 15:32 WIB
Lokal
Caption: Ketua Partai Gerindra Bangka Selatan, Sofian. (as/wb)
Caption: Ketua Partai Gerindra Bangka Selatan, Sofian. (as/wb)

TOBOALI, www.wowbabel.com -- Ketua Partai Gerindra Bangka Selatan, Sofian  angakat bicara terkait rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan  merumahkan ribuan pegawai tidak tetap atau honorer mulai Tahun 2021 mendatang. 

Baca Juga: Ribuan Honorer Pemkab Basel Bakal Diputus Kontrak

Bahkan Sofian menyayangkan surat edaran (SE) nomor 800/15/BKPSDMD/2020 tentang penataan pegawai non PNS yang dikeluarkan oleh Bupati Justiar Noer. 

"Menyikapi pertanyaan sekaligus curhat para sahabat tenaga honorer dan mengomentari surat edaran Bupati Bangka Selatan nomor 800/15/BKPSDMD/2020 tentang penataan pegawai non PNS. Sebagai masyarakat kami menyayangkan SE itu harus dikeluarkan," ujar Sofian. 

Menurut Sofian, timbul pertanyaan apakah BKPSDM belum melakukan penyusunan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2020 yang ditujukan kepada MENPAN RB untuk mendapatkan penetapan persetujuan.

" Telah dialokasikan anggaran tahun 2020 melalui Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp 4.250.668.000 khusus pembayaran PPPK (pegawai kontrak bahasa umumnya honor) tapi sangat disayangkan BKPSDMD Bangka Selatan tidak memanfaatkan itu, sehingga dana tersebut mengendap di pusat. Ini paling tidak bisa meringankan APBD, karena kita tahu kepala Bakuda harus mengerahkan dan memeras otak berjibaku dengan penyesuaian anggaran, defisit  dan lainnya," tuturnya

Mantan birokrat di Pemkab Basel dan Provinsi Babel itu menyebutkan,  kebutuhan pegawai di daerah manapun masih tetap kurang, maka alternatifnya daerah dengan sendirinya mengangkat tenaga honorer.

"Selama pemerintah pusat belum mampu memenuhi kebutuhan pegawai di daerah, ya tidak ada salahnya pemda ambil inisiatif, kalau terjadi perubahan, yang telah dilakukan pemda jangan dikorbankan," imbuh Sofian

"Pemerintah pusat tahu akan keseimbangan finansial pemerintah daerah, apalagi di masa pandemi covid 19, maka dikucurkan dana alokasi umum tambahan untuk membiayai pembayaran tenaga kontrak, karena perhatian pemerintah sekarang terfokus kepada pembukaan lapangan dan kesempatan bekerja bagi masyarakat untuk pemulihan ekonomi, bukan sebaliknya. Jadi sangat disayangkan kalau dalam SE tersebut dikaitkan dengan kekuatan keuangan daerah," Sambung dia.

Menurutnya, SE tersebut harusnya mencantumkan pengecualian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola DAK khusus Non Fisik dari APBN yang memang dalam Juknisnya mengangkat tenaga kontrak seperti Puskesmas, BOP sekolah PAUD dan lain-lain, itu harus jalan, tidak boleh stop karena dananya dari APBN langsung.

"Pemkab jangan dulu lakukan pemberhentian honorer, pemerintah pusat dan daerah saja sekarang secara tidak langsung sedang berupaya membuka lapangan kerja seluas luasnya dari uang pemerintah yang ada dengan padat karya dan lain lain dalam pemulihan ekonomi 2021. Sehingga kontradiktif dengan kebijakan pemkab bangka selatan," Sesalnya.

Ia menyarankan agar BKPSDM teruslah lakukan susunan formasi sesuai ANJAB dan ABK untu tenaga PPPK.

"Kalau memang butuh 3000 an, ya cantumkan begitu sesuai honorer yang ada, lakukan pendekatan dengan Menpan seperti kabupaten Garut saja butuh 1.200 formasi dan menpan telah setuju. Padahal di pulau Jawa yang sudah lebih dulu maju. Masukkan ini buat eksekutif dan legislatif, kalau ada benarnya bolehlah dipertimbangkan. Kepada sahabat tenaga honorer khususnya di Basel, yakinlah semua ini ada jalan keluarnya," tukasnya. (as/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL