Kasus Korupsi PT BPRS Cabang Muntok, Ini Vonis Hakim Terhadap Dua Terdakwa

Firman    •    Rabu, 13 Januari 2021 | 20:48 WIB
Lokal
Sidang putusan majelis hakim terhadap perkara kasus korupsi PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok di PN Pangkalpinang.(fn/wb)
Sidang putusan majelis hakim terhadap perkara kasus korupsi PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok di PN Pangkalpinang.(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Kota Pangkalpinang akhirnya memvonis dua mantan petinggi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar) yakni terdakwa Metaliyana dan Kurniatiyah Hanom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sidang  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan agenda putusan majelis hakim, berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang, Rabu (13/1/2021) siang.

Dalam persidangan Majelis Hakim yang diketuai Rendra Yozar Dharma Putra SH MH membacakan vonis dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Metaliyana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kurungan dan denda sebesar Rp 200 juta.

Sementara itu terdakwa Kurniatiyah Hanom ponis dengan tindak pidana kurungan atau penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200 juta.

Menurut majelis hakim kedua terdakwa ini, Metaliyana dan Kurniatiyah Hanom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair. 

"Apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan," tegas Rendra.

Selain itu majelis hakim juga menyebutkan, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh kedua terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

"Kami menetapkan barang bukti yang diajukan di persidangan," tambahnya.

Kedua terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangka Barat, Dr Agung Dhedi Dwi Handes mengatakan usai sidang masih pikir-pikir dulu terhadap putusan majelis hakim ini.

"Majelis hakim cukup cermat memberikan putusan terhadap kedua terdakwa yang telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer, tentunya kami sepenuhnya akan mempelajari dulu putusan hakim tersebut," kata Agung.

Disisi lain Penasihat Hukum Kurniatiyah Hanom, yakni Dharma Illahi menyampaikan akan piker-pikir dulu terhadap putusan yang dijatuhi oleh majelis hakim.

"Masih pikir-pikir dulu, dan harus berkoordinasi dengan klien kami," tukasnya.(fn/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL