Diduga Selingkuh, Oknum Kepala OPD di Bateng Dilaporkan ke Polisi

Herdian wow    •    Kamis, 14 Januari 2021 | 09:27 WIB
Lokal
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

KOBA, www.wowbabel.com -- Seorang oknum kepala OPD di Kabupaten Bangka Tengah ke Polres Bangka Tengah lantaran diduga berselingkuh dengan bawahannya. 

Oknum kepala salah satu dinas tersebut dilaporkan oleh pria berinisal A yang tak lain adalah sang suami selingkuhannya pada tanggal 28 Desember 2020 lalu. 

KBO Reskrim Polres Bateng Ipda Jimmy atas seizin Kapolres AKBP Slamet Ady Purnomo membenarkan A sudah membuat laporan pada 28 Desember 2020 terhadap kasus dugaan perselingkuhan antara istinya S dengan oknum kepala OPD. 

"Iya memang benar ada laporan masuk dan kita sudah melakukan pemanggilan kepala S yang merupakan terlapor dan M yang merupakan pelaku dan kasus ini masih dalam tahap penyidikan," ungkapnya Rabu, (14/1/2021)

Ia melanjutkan jika memang benar perselingkuhan ini terjadi maka pelaku akan dikenakan pasal 284 KUHP dengan sanksi ancaman hukuman penjara 9 bulan.

Berikut adalah rumusan dari pasal 284 KUHP :

Pelaku tindak pidana perzinahan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Ancaman penjara tersebut ditujukan bagi :

Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Seorang laki laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah. 

Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Dalam pasal 284 KUHP tersebut unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain :

Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh) Salah satu/kedua duanya telah beristri/bersuami. Salah satu berlaku pasal 27 KUHP Perdata.

Penjelasan mengenai pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut :

Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak merupakan paksaan dari salah satu pihak. Pasal 284 KUHP membedakan antara orang-orang yang tunduk pada pasal 27 BW dan orang-orang yang tidak tunduk pada pasal 27 BW. 

Pasal 284 KUHP tersebut berlaku aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dipermalukan). Pengaduan tersebut berlaku bagi pihak yang dirugikan dan pasangan perzinahan. Walaupun belum terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaaan bila menjumpai peristiwa perzinahan, bahkan hal-hal tertentu pihak kepolisian harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Sementara Kepala BKPSDMD Bateng Wahyu Nurrakhman mengatakan oknum kepala OPD  tersebut sudah dipanggil dan saat ini sedang tahap proses.

"Kasus perselingkuhan ini sudah ditangani dan sedang proses pemberian sanksi kepada ASN yang diduga melakukan perselingkuhan dengan bawahannya dan hukumnya cukup berat penurunan pangkat dan diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala OPD," jelas Wahyu.

Sikap Bupati Bangka Tengah, Yulianto Satin sangat tegas dengan adanya kasus ini dan tidak akan memaafkan perbuatan pelaku secara institusi.

"Secara institusi saya tidak akan memaafkan dan akan saya berhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala OPD," tukasnya (her/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL