Tanggapi SKB Tiga Menteri, Ini Sikap PKS Pangkalpinang

Hendri Dede PKP    •    Jumat, 05 Februari 2021 | 21:42 WIB
Lokal
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang. (hen/wb)
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang. (hen/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com --Penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri kini telah diatur dan akan diberlakukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

SKB tiga menteri ini tertuang dalam Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kemendikbud, Kemenag dan Kemendagri.

Satuan pendidikan maupun peserta didik di sekolah negeri berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam SKB 3 Menteri ini, Fraksi PKS Kota Pangkalpinang melalui Ketua Fraksi, Arnadi, memandang aturan tersebut berlaku untuk di sekolah negeri yang dikelola oleh pemda.

Disebutkan bahwa, siswa berhak memilih berseragam umum atau keagamaan. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih berseragam sesuai ketentuan.

Sekolah tidak boleh memaksa siswa mengenakan seragam sesuai agama atau memaksa melepas seragam sesuai agama. Adapun yang terakhir, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan peraturan daerahnya dengan SKB ini selambatnya 30 hari.

"SKB ini lebih menekankan bahwa pemda atau sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama, seperti jilbab," ujar Arnadi.

Oleh sebab itu, kata Arnadi, Fraksi PKS Kota Pangkalpinang pun meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang mesti bersikap arif dalam memposisikan lahirnya aturan ini. 

"Jangan sampai terkesan atau disalah tafsirkan seolah pemerintah melarang penggunaan atribut agama, atau pemerintah bersikap menjauhkan hal-hal berperilaku agamis dari dunia sekolah," ujar dia.

Arnadi menuturkan, pemkot harus menjelaskan aturan ini dengan narasi yang lebih bernuansa edukatif, misalnya: siapapun dari kalangan pendidik/tenaga kependidikan ataupun siswa/i boleh mengenakan atribut keagamaan selama hal itu dilakukan atas kesadaran dan kemauan yang bersangkutan.

Lebih lanjut dikatakanya, dan tidak boleh ada aturan yang mewajibkan ataupun yang melarangnya. Spirit yang mesti dibangun adalah memberikan kebebasan dan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan praktik (ibadah) sesuai dengan keyakinan agama mereka.

'Hal itu sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal 29 ayat 2, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," tegas Arnadi. 

Dengan aturan ini, dan spirit yang menyertainya, siswi-siswi muslimah harus mendapat jaminan kebebasan untuk mengenakan jilbab, sebagaimana juga siswa/i non Islam dapat mengenakan pakaian seragam dengan atribut sesuai keyakinan agamanya.

Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang memandang aturan ini sekaligus menjadi momen bagi para pendidik pada guru agama untuk lebih menggunakan pendekatan penyadaran kepada siswa-siswi untuk melakukan perintah agama.

"Misalnya mengenakan jilbab bagi siswi muslimah, ketimbang dengan cara dipaksa," imbuhnya. 

Dengan penjelasan yang menyadarkan, Arnadi menyebut sikap dan perilaku beragama akan lebih bersifat menetap. Apalagi kemudian dikuatkan dengan keteladanan dari para guru dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghidupkan syiar kehidupan relijius dalam ibadah, mu’amalah dan akhlak mulia.

"Jika aturan ini dijalankan dengan konsekuen Insya Allah toleransi akan tercipta dengan sendirinya di sekolah," tukas Arnadi.(hen/wb) 




MEDSOS WOWBABEL