Problematika Sanksi Hukuman Mati Terhadap Koruptor

Jurnalis_Warga    •    Senin, 22 Februari 2021 | 19:58 WIB
Opini
LM Aprizal Pallewa Putra SH, Direktur LBH KUBI.(ist)
LM Aprizal Pallewa Putra SH, Direktur LBH KUBI.(ist)

 Oleh: LM Aprizal Pallewa Putra SH, Direktur LBH KUBI


Koruptor merupakan kata yang tidak asing lagi kita dengar di telinga hampir dari setiap golongan masyarakat mengetahui apa itu korupsi walaupun tidak terlalu paham arti sesungguhnya. Dan mengutuk perbuatan yang tidak bermoril ini. Dan saat ini tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang paling popular di masyarakat, di setiap pemberitaan baik media cetak maupun televisi hampir setiap harinya membahas tentang pemberian sanksi pidana hukuman mati (death penalty) terhadap koruptor.

Hukuman mati bagi pelaku korupsi memang dimungkinkan. Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi secara eksplisit menyebutkan bahwah ukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, menurut hemat penulis dalam penjelasan pasal ini seyogyanya yang di maksud keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana dilakukan ketika negara berada dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam, mengulang tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Tapi bila kita kaji secara komperensif sejak undang-undang itu di kumandangkan hukuman mati secara formil tidak pernah di jatuhkan bagi koruptor.

Namun tujuan utama dari hukuman mati ini bermuara di efek jera sebab ini akan di kemukakan terus apabila melihat rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor. Rendahnya vonis terhadap koruptor memang menjadi permasalahan dalam upaya pemberantasan korupsi, tapi hukuman mati bagi koruptor bukan hukuman yang patut. Sedangkan yang menjadi problem hukuman mati ini di jadikan alasan untuk menimbulkan efek jera, akan tetapi efek jera ini dari hukuman mati menjadi alasan yang absurd, mengingat yang dihukum tak bisa lagi mengoreksi dan mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.

Menurut penulis alasan lain hukuman mati bukan langkah yang patut karena menestapakan penghormatan terhadap kemanusiaan, bila kita kaji secara mendalam hukuman mati melanggar hak untuk hidup dan merupakan bentuk pelanggaran terkeji terhadap Hak Asasi Manusia. Tapi di sini bukan berarti saya setuju dengan koruptor namun analisa saya mengemukakan jika melihat fakta formil Indonesia masih marak dengan korupsi, jadi menurut penulis jika di telisik secara komperensif masih ada hukuman yang jarang di terapkan atau dilakukan oleh aparat penegak hukum.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL