Penggabungan OPD Diupayakan Tidak Ada yang Non Job

Hafiz Wow    •    Kamis, 25 Februari 2021 | 16:22 WIB
Lokal
Caption: Kepala BKPSDMD Provinsi Babel, Sahirman Jumli. (fiz/wb)
Caption: Kepala BKPSDMD Provinsi Babel, Sahirman Jumli. (fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Tahap penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) segera diselesaikan.

Kepala BKPSDMD Provinsi Babel, Sahirman Jumli mengatakan, berdasarkan Permendagri  Nomor 90 Tahun 2019, Pemprov Babel telah melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, Kamis (25/2/2021).

Sahirman menyebutkan, pihaknya telah menyelesaikan tahap dengar pendapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat--red) serta OPD terkait. Menurutnya, semua pejabat yang akan mengisi OPD ditargetkan akan dilantik pekan depan.

"Insyaallah, minggu-minggu ini sudah siap. Dari Baperjakat sudah kita bicarakan untuk mengisi tempat-tempat itu, saat ini sedang kita diskusikan dengan pimpinan terkait yang kita rencanakan siapa tau ada perubahan. Jika sudah ditandatangan, tinggal dilantik, insyaallah paling lambat akhir februari," ungkap Sahirman kepada Wow Babel, Kamis (25/2/2021).

Selain itu, Ia menyampaikan arahan dari KASN terkait dampak dari penggabungan OPD Provinsi Babel, akan diupayakan untuk pejabat dinas tidak ada yang nonjob. Setidaknya ada tiga cara pihaknya memberikan kesempatan posisi bagi ASN yang terkena dampak penggabungan OPD.

"Peluang kawan-kawan yang terkena dampak, pertama ada yang pensiun. Kedua ada yang jabatan fungsional tertentu (JFT--red) otomatis jabatan strukturalnya kosong. Ketiga ada pemekaran dari tipe rumah sakit provinsi, tadinya tipe c setingkat dengan eselon III menjadi tipe b setingkat eselon II b dan itu menambah struktur baru untuk eselon III dan eselon IV," terangnya.

Kendati demikian, Sahirman menyebutkan hal tersebut tidak berlaku jika ASN dianggap memiliki kinerja yang sangat rendah, melanggar aturan disiplin, serta jika sesuatu aturan regulasi ASN tersebut memang tidak bisa mendapatkan jabatan.

Menurut Sahirman, saat ini penggabungan sudah dilakukan pada dua OPD, yakni Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) serta Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Pemprov Babel menunjuk Syaifuddin sebagai Kadisbudparpora, kemudian Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dipimpin oleh Juaidi.

"Keduanya sudah dilakukan, kemudian periode berikutnya dari Dinas Kelautan, Dinkes, dan UPT Rumah Sakit," imbuhnya.

Sementara itu, ia menyampaikan untuk mutasi dan promosi pegawai akan dilaksanakan melalui regulasi yang berlaku. Menurutnya, untuk rotasi kepegawaian akan dilakukan berdasarkan Perka BKN, kemudian penerimaan kelulusan dari instansi yang dituju dan pelepasan dari instansi yang ditinggalkan.

"Selanjutnya ada peraturan teknis dari BKN baru kita bisa menempatkan. Bagi pejabat yang mutasi itu ke suatu tempat, kita harus siapkan dulu eselonnya, baru keluar peraturan teknis BKN. Kalau mutasi antar provinsi itu harus ada rekomendasi dari Kemendagri," jelasnya.

Lebih lanjut, Sahirman menyebutkan untuk staf ASN cukup melalui analisa kebutuhan, rekomendasi dari OPD sebelumnya, serta OPD yang akan dituju. Hal tersebut dilakukan agar penempatan kepegawaian seimbang.

Pihaknya berharap para pegawai untuk bersabar untuk ditempatkan pada posisi yang tepat.

"Mungkin mereka tertunda dulu sebulan atau dua bulan harus bersabar dulu, insyaallah akan diselamatkan. Syukur-syukur setelah finishing dan pelantikan semua yang terdampak dapat diselamatkan," pesan Sahirman.

"Jadi harapan kami pada pegawai karena jabatan itu bukan hak, kami dari BKPSM selalu memfasilitasi sesuai kewenangan kami. Dan kita berupaya satu tidak melanggar aturan, kedua kepentingan organisasi tercapai, yang ketiga kepentingan kawan-kawan tidak kehilangan jabatannya, setelah bersabar bekerja lah dengan baik-baik," tandasnya. (fiz/wb)



MEDSOS WOWBABEL