Fraksi Demokrat DPRD Basel Ingatkan Bupati Segera Lantik Pejabat Hasil Lelang

Caption: Ketua Fraksi Demokrat, Wendy. (as/wb)
Caption: Ketua Fraksi Demokrat, Wendy. (as/wb)

TOBOALI, www.wowbabel.com -- Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) meminta Bupati untuk segera melantik pejabat eselon II yang telah selesai dilelang agar roda pemerintahan berjalan maksimal.

"Kami meminta Bupati untuk segera melantik pejabat eselon II yang sudah dilelang. Kasihan ASN yang telah ikut lelang, karena mereka tidak ada kepastian dalam pelantikannya dan ini akan berdampak dari kinerja mereka," kata Ketua Fraksi Demokrat, Wendy, Rabu (3/3/2021). 

Dengan adanya jabatan yang definitif maka roda pemerintahan pun bisa berjalan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya. Disamping itu, Fraksi Demorat juga mengingatkan agar tidak ada dendam politik.

"Meskipun hasil lelang jabatan dilakukan pada masa Bupati terdahulu, kami harapakan tidak ada dendam politik lagi seperti yang di utarakan oleh Pak Riza Herdavid (Bupati--red)," imbuh Wendy

Sebagaimana diketahui terdapat tujuh pejabat Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang sudah selesai di lelang pada akhir 2020 yang lalu tinggal dilakukan pelantikan. Ketujuh JBT tersebut, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, Bakuda, Inspektorat, Kominfo, Pariwisata, dan Perpusatakaan. 

Namun,  pelantikan para pejabat hasil lelang tersebut belum dilakukan. Hal ini diduga adanya larangan pelantikan pejabat sebagaimana  Surat Edaran Menteri Dalam Ne Nomor 820/6923/SJ Tentang  Larangan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Dalam surat edaran Mendagri tersebut menyatakan, dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, Gubernur, Bupati dan Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya Gubernur, Bupati dan Wali kota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020.  Dan tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota kepada Menteri Dalam Negeri. (as/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL