Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Penguasaan

Oleh: Tegar Prahadi (Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung).(ist)
Oleh: Tegar Prahadi (Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung).(ist)

Oleh: Tegar Prahadi (Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)


Hakim memiliki pengaruh penting dalam menyelesaikan suatu perkara dengan keputusan Yang berdaulat Dan independen terlepas dari intimidasi dari pihak penguasa.independensi Hakim yang didasarkan pada kedaulatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Kendati demikian kekuasaan kehakiman haruslah bebas dan tidak memihak sesuai dengan kode etik hakim,hal tersebut hanya akan dapat terwujud apabila tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. 

Apabila aparat kehakiman tidak menjaga jarak secara cermat dengan lembaga-lembaga politik dalam suatu negara, maka ia akan kehilangan marwahnya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak berjasa. Pengaturan yg  mendasar yang sangat elementer di dalam suatu konstitusi seyogyanya bersifat resistansi sebab dapat menjangkau kebutuhan futuristik yang jauh di depan serta juga harus senantiasa leksikal dan harmonis dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan yang terjadi di dalam negara tersebut.Poin inilah, perubahan atau reformasi suatu konsitusi menjadi suatu kebutuhan dan hal yang tidak dapat dihindarkan. 

Salah satu komponen utama dalam sistem kekuasaan suatu negara adalah kekuasaan kehakiman.Komponen dan komposisi kekuasaan dimaksud harus senantiasa dijaga kemandiriannya dan ditingkatkan responbilitasnya di hadapan dan dalam kaitannya dengan organ dari komposisi organ kekuasaan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Dan kepentingan rakyat. Daya Upaya dan respon di atas ditujukan agar kekuasaan kehakiman dapat menjalankan perannya dan kewajiban untuk mewujudkan aspirasi dan nawacita negara, melindungi dan membatasi hak-hak dasar warga negara,mengawasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dan menyelesaikan sengketa antar warga negara maupun antar lembaga negara atau badan hukum dan pemerintahan. 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terealisasinya Negara Hukum Republik Indonesia. Tupoksi kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang. 

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah agung , Badan-badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), Peradilan Agama, Peradilan Militer serta Mahkamah Konstitusi.sifat pembawaan kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah bebas, tetapi sifatnya tidak absolut (mutlak). Kebebasan kekuasaan kehakiman tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik ,sosial budaya dan sebagainya.

Berbagai persoalan yang mengintervensi kekuasaan kehakiman menjadi salah satu catatan penting reformasi. Sehingga pada transisi UUD 1945, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup substansial .berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat 4 (empat) perubahan penting dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL