KPK Ikut Memonitor Kasus Kredit Fiktif di Bangka Belitung

Tim_Wow    •    Jumat, 05 Maret 2021 | 17:37 WIB
Nasional
Caption: Diskusi Publik bertema Menyikapi Trend dan Modus Korupsi di Daerah yang diselenggarakan WOWInstitut secara virtual, Jumat (5/3/2021) siang.
Caption: Diskusi Publik bertema Menyikapi Trend dan Modus Korupsi di Daerah yang diselenggarakan WOWInstitut secara virtual, Jumat (5/3/2021) siang.

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Kasus pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur, yang terjadi di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir tahun 2017 hingga 2019, menjadi perhatian serius pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Aspidus Kejati Babel, Ketut Winawa menegaskan bahwa kredit fiktif BRI tak hanya menyeret pegawai tetapi juga para pimpinan bank BUMN tersebut. 

Sejauh ini pihak Kejati Babel sudah menetapkan 20 orang tersangka dalam kasus ini. Disinggung apakah akan ada tersangka baru, Ketut mengatakan masih menunggu hasil penyidikan lanjutan.

“Kasus terkait perbankan, bukan hanya yang di bawah tapi tingkat pimpinan, ada Pingcab yang sudah kita jadikan tersangka, 20 orang termasuk dua Pingcab. Tersangka baru, kita lihat hasil perkembangan penyidikan,” ungkap Ketut saat menjadi narasumber Diskusi Publik bertema Menyikapi Trend dan Modus Korupsi di Daerah yang diselenggarakan WOWInstitut secara virtual, Jumat (5/3/2021) siang.

Diakui Ketut, kasus tipikor yang ditangani pihaknya saat ini adalah terkait lembaga perbankan.

“Konsen dari Kejati Babel, terkait kasus tipikor di Babel adalah perbankan, kredit fiktif di BRI. Memang akhir-akhir kita konsen beberapa kasus perbankan, karena itu yang sudah kita ungkap menjadi perkara dan kita naikkan ke penyidikan. Ada beberapa laporan yang mungkin kita tahap penyelidikan atau pemantauan data kita di pemerintah daerah,” jelasnya.

Ketut menjelaskan bahwa ada pihak-pihak yang ternyata meminta imbalan atas pencairan dana pinjaman di perbankan (BRI_red) yang sedang ditangani kasusnya tersebut.

“Modusnya, ada pihak dari BRI minta kepada salah seorang untuk mengajukan kredit ke BRI. Namun demikian, direkayasa dokumen-dokumen pengajuan kredit. Kemudian cair, setelah cair ada fee yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Kerugian negara mencapai Rp 43 miliar, dan aset yang sudah dikembalikan Rp 23 miliar. Kita pada saat ini sedang melakukan pelackaan lagi, mudah-mudahan aset bisa nambah,” tutupnya.

Menyikapi kasus ini, Direktur Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Brigjen (Pol) Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan pihaknya ikut memonitor.

“Kredit fiktif di Babel kita monitor. Setiap kasus yang ditangani kejaksaan, kepolisaian, KPK juga mengetahui, kita ada kewenangan untuk melakukan supervisi. Kita ada jalinan sinergitas secara online. Di KPK ada Deputi Koordinasi dan Supervisi, yang turun ke daerah-daerah. Termasuk kasus BRI kita sudah mengetahui,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UBB, DR Dwi Haryadi memberikan apresiasi kepada pihak Kejati Babel yang mampu mengungkap kasus besar dugaan korupsi yang dilakukan secara berjamaah di BRI.

“Pertama kita apresiasi pihak Kejati. Ini tentu semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan juga bahwa subjek-subjek tipikor itu tidak hanya penyelenggara negara, juga pihak perbankan yang mengelola uang negara juga. Terkait jumlah tersangka, ini termasuk case big, dengan jumlah tersangka yang besar. Membuktikan bahwa Kejati Babel punya komitmen menjaring orang-orang yang memang harus bertanggung jawab. Dalam kasus pidana, prinsipnya, tiada pidana tanpa kesalahan,” ungkap Dwi di acara serupa.

Dikatakan Dwi, kasus ini tentu saja akan terlihat lebih jelas pada saat putusan pengadilan apakah benar-benar terbukti atau tidak. Sejuh ini, apa yang dilakukan Kejati Babel, menurut Dwi sudah sesuai dengan kerja-kerja penanganan sebuah tindak pidana.

“Terakhir di pengadilan, ke-20 tersangka ini diproses, terkait penuntutan hingga pengadilan, apakah di pengadilan ini akan putus menjadi tipikor apa tidak. Untuk menetapkan tersangka ada syaratnya, ada dua alat bukti sehingga dijadikan tersangka. Kalau tersangka merasa tidak tepat, bisa mengajukam pra peradilan. Semua transparan, ada hak-hak untuk tersangka. Hasilnya di pengadilan yang memutuskan,” tutup Dwi.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh www.wowbabel.com, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Pidsus Kejati Babel) kembali menetapkan 10 tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi BRI, Selasa (2/3/2021).

Pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur, yang terjadi di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2019.

"Penetapan 10 tersangka kali ini, memiliki peran sebagai debitur dari Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, dan mereka bekerjasama dengan Sugianto alias Aloy, yang terlebih dulu ditetapkan tersangka," ungkap Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Babel, Johnny William Pardede didampingi Kasi Penkum, Basuki Raharjo, dan Aspidsus, Ketut Winawa saat jumpa pers di ruang Media Center Kejati Babel, Selasa (2/3/2021).

Selain itu dijelaskannya, sepuluh tersangka baru tersebut, melakukan pinjaman kredit KMK tanpa didukung dengan kegiatan usaha yang jelas dan nilai agunan yang mencukupi.

"Dari ke 10 tersangka yang kembali ditetapkan, yakni, TS dengan nomor penetapan PRINT-183/L.9/Fd.1/03/2021, M nomor penetapan PRINT 184/L.9/Fd.1/03/2021, SB nomor penetapan PRINT-185/L Fd.1/03/2021, A nomor penetapan PRINT-186/L.9/Fd.1/03/2021, dan NA nomor penetapan PRINT-187/L.9/Fd.1/03/2021," ungkapnya.

"Kemudian tersangka yakni, SK nomor penetapan PRINT-188/L.9/Fd.1/03/2021, EI nomor penetapan PRINT-195/L.9/Fd.1/03/2021, SD nomor penetapan PRINT-196/L.9/Fd.1/03/2021, I nomor penetapan PRINT-197/L.9/Fd.1/03/2021, dan H nomor penetapan PRINT-198/L.9/Fd.1/03/2021," sambung Jhonny.

Ditambahkan Jhonny, ke 10 ini ditekankan dengan pasal primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP," tandasnya.

Ia juga menyebutkan, dalam kasus tindak pidana ini pihak penyidik terus mendalami adanya keterlibatan pihak-pihak lain.

Sebelumnya, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Pidsus Kejati Babel) telah menempatkan 10 tersangka atas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit kepada 47 debitur.(*)



MEDSOS WOWBABEL