Modus Korupsi Kepala Daerah, Pemerasan Hingga Penyalahgunaan Bansos

Abeng    •    Jumat, 05 Maret 2021 | 15:14 WIB
Video Kite
Diskusi publik Trend danModus Korupsi di Dareah secara virtual yang diselenggarakan oleh Wow Babel Institut, Jumat (5/3/2021) siang.(wb)

PANGKALPINANG, wowbabel.com --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menemukan beberapa modus dalam kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor) oleh kepala daerah. Mulai dari intervensi belanja daerah hingga penyalahgunaan dana bantuan sosial.

Demikaian dikatakan Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi SIK SH MH, Direktur Direktroat Pembinana Perans Serata Masyarakat KPK saat diskusi publik Trend danModus Korupsi di Dareah secara virtual yang diselenggarakan oleh Wow Babel Institut, Jumat (5/3/2021) siang.

KPK, kata Kumbul telah menemukan modus korupsi di daerah yaitu intervesi dalam belanja daerah, contonhya dalam dana bansos, hibah, pengelolaan asset BUMD, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Korupsi pengadaan barang dan jasa yang baru dapat dilakukan kepala daerah setelah memiliki wewenang merencanakan anggaran. Beberapa hal yang dilakukan dalam korupsi pengadaan barang dan jasa antara lain penerimaan kickback ataupun pengaturan pemenang lelang pengadaan.

Kemudian modus intervensi dalam penerimaan pendapatan daerah, perizinan dan layanan publik, lalu benturan kepentingan (KKN, rangkap jabatan, mutasi pejabat), penyalahan wewenang, pengangkatan jabatan pada orang dekat, pemerasan pada saat mutasi dan promosisi jabatan, dan penyalahgunaan dana bansos. 

“Modus penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi dan promosi ASN di lingkungan pemerintahannya dan penggunaan dana bansos menjadi wilayah perhatian kita. Dari data yang ada di KPK,  penyuapan paling banyak yakni 327, korupsi barang dan jasa ada236,  kemudian modus penyalahgunaan anggaran. Mulai tahun 2010 hingga 2020, rata-rata penyuapan paling tiggi  di pemda yang menjadi perhatian kita,” ujar Kumbul.

Oleh karenanya dengan situasi tersebut, KPK berasarkan Pasal 6  Undnag Undnag Nomor 19 Thun 2019 KPK memiliki tugas pencegahan, koordinasi, monitor dan supervisi.

“Maka kegiatan pencegahan diutamakan. Terkait modus operasi meliahat dari situasi di pemda, KPK membuat tool and city, tata kelola dana desa, dan intervensi KPK di pemda yang berdasarkan analisa banyak terjadi tipikor. Ada 38 indikator 138 sub indkator,” ujarnya.

Dari berbagai modus korupsi di pemda itu menurut data KPK,  bisa juga terjadi di Bangka Belitung. “Apakah di Babel tidak ada korupasi? Di kejaksaan dan kepolisiaan ada penangangannya,” tukas Kumbul. 

KPK mengharapkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sebab masyarakat adalah korban utama. Korupsi di derah juga kata Kumbul karena  sistem yang buruk, fungsi kontrol sosial dalam mengelola tata pemeriantah, dan ada budaya yang negatif. 

“Masyarakat berpartisipasi, bagaimana caranya. Ada kontak layanan pengaduan untuk  memberikan informasi jika terjadi tindak pida korupsi,” ujar Kumbul. 

Pengaduan tipikor menurut Kumbul berbeda dengan kejahatan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah.

Substansi orang yang membuat pengaduan yakni menyebutkan peristiwa terjadi, tempat dan waktu, dugaan pelaku tipikor, modus operandi apakah perorangan dan kelompok, yang kelima dugaan kerugian negara, keenam bukti permulaan berupa dokumen atau data pendukung alat bukti. 

“Kita harapakan pengaduan ke KPK bukan fitnah, memerlukan proses penelitian kemudian penyelidikan bukti permulaan yang mendukung. Substansi pengaduan tindak pidana korupsi berbeda dengan pengaduan lainnya. Ada substansi yang harus dipenuhi,” tukasnya. (al/wb)




MEDSOS WOWBABEL