Gegara Sampaikan Aspirasi Penolakan Tambang, Kades Air Menduyung CS Dipanggil Polisi

Kades Air Meduyung beserta sejumlah warga saat mendatangi lokasi tambang mitra PT Timah Tbk.(ist)
Kades Air Meduyung beserta sejumlah warga saat mendatangi lokasi tambang mitra PT Timah Tbk.(ist)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Kades Air Menduyung, Ketua BPD dan sejumlah warga yang dianggap menolak tambang timah milik IUP PT Timah Tbk menjadi was-was dan ketakutan setelah di panggil pihak Polres Bangka Barat, Jumat (06/03/2021).

Kades Air Menduyung Kasdan, Ketua BPD Ali, dan sejumlah warga yang dipanggil Polres Bangka Barat saat ditemui wowbabel usai Salat Jumat, membenarkan mereka masih dimintai keterangan sejak pagi tadi dan kemungkinan sampai malam.

Mereka dipanggil berdasarkan surat  nomor: B/92/III/RES.1.24/2021/RESKRIM perihal Permintaan Keterangan dengan rujukan poin d surat perintah penyelidikan nomor: SP Lidik/14/III/2021/Reskrim tanggal 2 Maret 2021 tentang dugaan tindak pidana merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan dan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.

Akibat dipanggil kepolisian itu, aparat desa ini tak ingin lagi persoalan penolakan mereka terhadap tambang timah diperpanjang bahkan sampai masuk media.

"Masalah ini ingin diselesaikan di internal saja jangan sampai mencuat kemana-mana dan semakin lebar, ribet," tutur kades.

Para aparat desa ini dianggap menolak dengan lantang tambang yang diakui mereka adalah legal karena milik IUP PT.Timah yang akan dikerjakan oleh mitra timah.

Penolakan tambang berawal dari aspirasi masyarakat sehingga sempat dua kali audiensi dan demo massa satu kali di Desa Air Menduyung sebelumnya.

Aktivitas tambang mitra PT Timah Tbk tersebut agak jauh dari kawasan pemukiman penduduk namun dasar aspirasi masyarakat menolak diakuinya karena ada perkebunan sawit, karet, dan alur air di sekitar sehingga dinilai terjadi pendangkalan air sungai.

Akibat ingin menyampaikan aspirasi penolakan tambang yang dilakukan, aparat desa akhirnya mereka harus berhadapan dengan pihak yang berwajib. 

Usai menjalani pemeriksaan seharian, Kasdan Cs berharap bisa diselesaikan permasalahan tersebut secara internal karena tak ingin lagi mengalami kejadian sampai diperiksa Polres Bangka Barat.

Pada intinya aspirasi penolakan itu berharap hutan tersebut tetap utuh dan bersih dari aktivitas penambangan, tak tahunya niat yang hanya menyampaikan aspirasi masyarakat berujung di kantor polisi.

Salah satu dari warga yang dipanggil mengakui akibat diperiksa hari ini dirinya muncul ketakutan juga dan ingin selesai secara internal sehingga tak lagi dianggap menghalang-halangi yang sekarang penambangan belum jalan karena dihentikan sementara akibat ada penolakan ini.

Terpisah Kasat Reskrim Polres Bangka Barat AKP.Andri Eko Setiawan membenarkan adanya pemanggilan tersebut dan menjelaskan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi terkait adanya penolakan penambangan yang legal.

"Iya sementara kita klarifikasi terkait adanya penolakan giat aktivitas tambang yang sudah ada legalitasnya," tutur Kasat Reskrim AKP.Andri Eko Setiawan.

AKP.Andri Eko Setiawan menyebutkan penambangan itu akan dikerjakan oleh mitra timah di kawasan IUP PT.Timah.

Kasat Reskrim membantah  kepolisian telah melakukan tindakan represif dengan memeriksa Kades CS yang niatnya hanya menyampaikan aspirasi tersebut.

"Kita hanya menindaklanjuti adanya pengaduan. Saya tegaskan di sini, ini bukan pemanggilan dan terkesan represif. Kita melaksanakan sudah sesuai SOP kepolisian. Kita sifatnya hanya mengundang sekali lagi mengundang untuk klarifikasi. Dan mereka yang menolak info yang saya dengar sudah menyampaikan aspirasi ke anggota dewan," tutup Kasat Reskrim.(rul/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL