Ketua DPC Partai Demokrat Bangka Tengah Sampaikan Tiga Point Penolakan KLB Deli Serdang

Caption: Pengurus DPD Partai Demokrat (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bersama kader dan pengurus DPC PD di Babel, yaitu Bangka Tengah (Bateng), Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, dan Pangkalpinang mendatangi Kanwil Kemenkuham Babel, Senin (8/3/2021). (her/wb)
Caption: Pengurus DPD Partai Demokrat (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bersama kader dan pengurus DPC PD di Babel, yaitu Bangka Tengah (Bateng), Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, dan Pangkalpinang mendatangi Kanwil Kemenkuham Babel, Senin (8/3/2021). (her/wb)

KOBA, www.wowbabel.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung (Babel) mendadak ramai didatangi para pengurus DPD Partai Demokrat (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bersama kader dan pengurus DPC PD di Babel, yaitu Bangka Tengah (Bateng), Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, dan Pangkalpinang, Senin (8/3/2021).

Ketua DPC PD Bateng sekaligus Perwakilan DPC-DPC PD se-Babel, Maryam mengatakan,  kedatangan mereka untuk mengajukan permohonan kepada Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly untuk dapat menolak atau tidak mengesahkan permohonan susunan pengurus, dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PD versi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) di Deli Serdang, Kabupaten Sibolga, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang menjadikan Moeldoko sebagai Ketua umum (Ketum).

"Kita PD Bangka Belitung bulat satu suara menolak keras KLB versi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) di Deli Serdang, Kabupaten Sibolga dan bentuk penolakan kita adalah dengan hadir disini," ulasnya 

Maryam menambahkan ada tiga poin bahan pertimbangan mengapa harus ditolak oleh Kemenkumham, tiga poin yakni: 

1. KLB Deli Serdang adalah ilegai dan inkonstitustonal karena tidak memenuhi syarat AD/ART PD. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. Sangat nyata dan terang bahwa KLB Deli Serdang mengangkangi dan memperkosa hak-hak pemilik suara yang nyata-nyata memiliki kewenangan yang sah menurut AD/ART. 

2. Kongres PD ke-V di Jakarta Tanggal 15 Maret tahun 2020 sudah memutuskan secara aklamasi terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum PD yang SK Kepengurusan PD dan AD/ART telah disahkan oleh Kemenkumham dengan No M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020. Maka dari itu, kami meyakini Menkumham mengetahui dan memahami secara utuh isi AD/ART dan syarat KLB serta Kepengurusan PD yang sah. Mendasarkan Kepada syarat KLB dalam AD/ART dan Susunan kepengurusan tersebut, maka demi hukum, Menkumham juga dapat mengetahui bahwa KLB tersebut Ilegal dan Inkonsitusional.

3. KLB versi Deli Serdang bukan saja terkait dengan pengambilalihan kepemimpinan secara paksa dan melawan hukum, namun lebih jauh dari itu merupakan suatu proses membunuh atau setidak-tidaknya menciderai demokrasi, mengganggu kedaulatan partai, dan bahkan membahayakan kehidupan politik, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

"Tiga poin tersebut sudah kami sampaikan dan kami semua sepakat serta satu suara untuk menolak hasil KLB PD Deli Serdang dan sampai titik darah penghabisan kami tetap mendukung AHY Sebagai Ketum PD sampai akhir jabatannya," tukasnya (her/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL