Sekjen DPD Partai Demokrat Bangka Belitung: KLB Deli Serdang Ilegal

Firman    •    Senin, 08 Maret 2021 | 15:30 WIB
Nasional
Caption:  DPD dan DPC Partai Demokrat Bangka Belitung mendatangi Kanwil Kemenkuham Babel, Senin (8/3/2021). (fn/wb)
Caption: DPD dan DPC Partai Demokrat Bangka Belitung mendatangi Kanwil Kemenkuham Babel, Senin (8/3/2021). (fn/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Moldoko yang berlangsung, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) menuai reaksi di lingkungan Partai Demokrat. 

Pasalnya pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono, menganggap KLB yang digelar di Deli Serdang dan menghasilkan ketua umum Moeldoko dinilai tidak sah atau ilegal.

Seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di 34 Provinsi yang ada Indonesia mendatangi perwakilan Kemenkumham di wilayah masing-masing daerah, termasuk Ketua Umum AHY yang mendatangi Kantor Kemenhukham pusat, Senin (8/3/2021). 

Dalam kesempatan itu, pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se-Babel mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung dengan membawakan berkas-berkas lampiran penolakan KLB Deli Serdang dan menyerahkannya ke perwakilan Kemenkumham.

Sekjen DPD Demokrat Bangka Belitung Rosman Burhan manyampaikan lampiran berkas yang mereka bawa ke kantor Kemenhukham tadi berupa sikap tegas penolakan terhadap KLB Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang.

"Jadi dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak Yasonna Hamonangan Laoly, untuk dapat menolak atau tidak mengesahkan permohonan susunan pengurus dan AD/ART dari hasil KLB Partai Demokrat versi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) di Deli Serdang Kabupaten Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadikan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum," kata Burhan.

Burhan juga menyebutkan, alasan pihaknya menyampaikan ini sebagai bahan pertimbangan, dan mengapa harus ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Pertama KLB Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional, karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat, dan tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut," terangnya.

Ia juga menyebutkan, dalam KLB itu sangat nyata dan terang bahwa KLB Deli Serdang mengangkangi dan memperkosa hak-hak pemilik suara yang nyata-nyata memiliki kewenangan yang sah menurut AD/ART. 

"Karena sudah jelas Kongres Partai Demokrat ke V di Jakarta tanggal 15 Maret tahun 2020 lalu, sudah memutuskan secara aklamasi terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang SK Kepengurusan Partai Demokrat dan AD/ART telah disahkan oleh Kemenkumham dengan No M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020," imbuhnya.

"Maka dari itu, kami meyakini Menkumham mengetahui dan memahami secara utuh isi AD/ART dan syarat KLB serta Kepengurusan Partai Demokrat yang sah, syarat KLB dalam AD/ART dan Susunan kepengurusan tersebut, maka demi hukum, Menkumham juga dapat mengetahui bahwa KLB itu ilegal dan inkonstitusional," sambung Burhan.

Diungkapkannya, KLB versi Deli Serdang bukan saja terkait dengan pengambilalihan kepemimpinan secara paksa dan melawan hukum, namun lebih jauh dari itu merupakan suatu proses membunuh atau setidak-tidaknya menciderai demokrasi.

"Jadi KLB Deli Serdang bukan hanya menciderai demokrasi, namun juga sangat mengganggu kedaulatan partai, bahkan membahayakan kehidupan politik, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat," tandas Rosman Burhan. (fn/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL