Anas Saeful: PKPU adalah Reformasi Hukum Kepailitan

Firman    •    Selasa, 16 Maret 2021 | 18:29 WIB
Lokal
Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasis Manusia (Kemenhukham) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menggelar Seminar Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).(fn/wb)
Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasis Manusia (Kemenhukham) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menggelar Seminar Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasis Manusia (Kemenhukham) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menggelar Seminar Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kegiatan seminar PKPU yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Babel tersebut, berlansung di Ball Room Swiss Ball Hotel Pangkalpinang, Selasa (16/3/2021).

Acara itu juga turut dihadiri yakni staff Ahli Menteri dan HAM RI, Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr Dhahana, Prof M Zilal Hamzah (Universitas Trisakti) Dr Eleonora Sofilda (Universitas Trisakti), Dr Imran Nating (Praktisi), Lawyer, kurator akuntan publik dan juga mediator serta konsultan pajak. 

Dalam seminar itu, Kepala Kantor Wilayah Kemkumham Bangka Belitung, Anas Saeful Anwar mengatakan, seminar kepailitan ini dapat dilaksanakan di tengah-tengah upaya pemerintah mereformasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Salah satunya yaitu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, adalah reformasi hukum kepailitan merupakan wujud nyata dan keseriusan pemerintah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia," ungkap Anas Saeful.

"Ini suatu tuntutan di tengah keseriusan pemerintah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Mengingat modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha, pada umumnya berasal dari pinjaman-meminjam dari berbagai sumber, baik perbankan, penanaman modal, obligasi, serta perikatan lain yang menimbulkan berbagai kewajiban akan pelunasannya," tuturnya.

Selain itu ia menjelaskan, reformasi hukum kepailitan merupakan kebutuhan di tengah perkembangan bisnis multi transaksional, uang, barang maupun jasa, 

Mayoritas negara, sambung dia, sepakat bahwa Bankruptcy yang berujung likuidasi merupakan langkah akhir apabila restrukturisasi dipandang sudah tidak ada prospek untuk dapat diselamatkan lagi.

"Restrukturisasi merupakan upaya untuk mencegah situasi menjadi lebih kompleks, karena dengan restrukturisasi utang, maka debitur akan memiliki banyak alternatif penyelesaian pembayaran. Restrukturisasi utang juga memudahkan pelaksanaan hak-hak kreditur dalam hal terjadi suatu gagal bayar serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk tetap melangsungkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan menyelesaikan utangnya," jelas Anas.

Menurutnya, reformasi hukum kepailitan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selain dapat mendukung kemudahan berusaha, juga diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha debitor, sehingga persoalan kesulitan keuangan dapat diselesaikan dengan baik, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak.

"Apa lagi saat ini, Pemerintah telah berupaya untuk melakukan perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan didahului melakukan kajian yang melibatkan akademisi, praktisi dan pelaku usaha," terangnya.

"Jadi tahun 2017-2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah merampungkan penyusunan Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta telah memasukan Perubahan UU Kepailitan dan PKPU tersebut dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2019-2024," tandas Anas.(fn/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL