Gunakan Lambang Partai Demokrat Secara Ilegal Bisa Didenda Rp 2 M

Sekretaris DPC Demokrat Bangka Barat Nova Tri Wahyudi menyerahkan berkas kepada Kanit Intelkam Bidang Politik Polres Bangka Barat.(rul/wb)
Sekretaris DPC Demokrat Bangka Barat Nova Tri Wahyudi menyerahkan berkas kepada Kanit Intelkam Bidang Politik Polres Bangka Barat.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- DPC Demokrat Kabupaten Bangka Barat menyampaikan berkas pengaduan, perlindungan hukum, dan maklumat kepada Polres Bangka Barat, Kamis, (18/03/2021), di Kantor DPC Demokrat Bangka Barat.

Penyerahan berkas tersebut diserahkan oleh Sekretaris DPC Demokrat Bangka Barat Nova Tri Wahyudi dan dijemput langsung oleh Kanit Intelkam Bidang Politik Polres Bangka Barat beserta personelnya sekitar pukul 14.00 WIB.

Ada 6 poin yang terdapat pada surat pengaduan dan perlindungan hukum DPC Demokrat Bangka Barat kepada Polres Bangka Barat yaitu,

1. Bahwa kami solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dimana Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengesahkan dalam kepengurusan (No.M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020) dan AD/ART (No.M.HH.09-AH.11.01 tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lenbaran Berita Negara RI (no.15 tanggal 19 Februari 2021). dimana Ketua Umum yang diakui oleh Negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

2.. Bahwa Lambang Partai Demokrat (termasuk atributnya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027. Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi no.41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

3.Bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara Ilegal dan Inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sidolangit, Sumatera Utara, dimana baik aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Kepengurusan, AD/ART, dan lambang partai yang juga telah tercatat dalam Lembaran Negara (poin 1 dan 2).

4. Bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang secara ilegal akan mengatasnamakan kepengurusan DPP PD, membentuk kepengurusan di daerah (DPD/DPC), menggunakan lambang (atribut partai) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

5. Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas (poin 4), jika hal ini terjadi kami mohon agar Bapak Kapolres Bangka Barat untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami, dengan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. karena tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa penggunaan lambang Partai Demokrat secara ilegal seperti tersebut di atas dapat di tuntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor : 20 tahun 2016 tentang Merk dan indikasi geografis menerangkan bahwa " setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sekretaris DPC Demokrat Bangka Barat Nova menyebutkan maklumat dan berkas pengaduan dan perlindungan hukum tersebut agar nantinya ketika ada yang mencoba memunculkan dualisme kepengurusan di Bangka Barat maka akan dilaporkan.

"Nanti apabila ada ditemukan lambang atau menggunakan simbol partai kami (Demokrat-red) di Bangka Barat maka kami akan langsung segera melaporkan ke pihak kepolisian," tutup Nova.(rul/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL