Kontroversi PP No 22 Tahun 2021 Turunan Omnibus Law Tentang Penghapusan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari Kategori Limbah B3

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 18 Maret 2021 | 13:49 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)


Oleh : Departemen Kajian Aksi dan Strategis BEM KM FISIP UBB


Polemik terkait lingkungan di Indonesia terasa seperti tidak pernah selesai, baik karena sifat manusia yang pada dasarnya merusak, maupun kebijakan penguasa yang dirasa belum cukup efektif untuk meminimalisir eksploitasi sumber daya alam yang tidak bijaksana. Para penguasa kembali membawa perlindungan dan keamanan lingkungan serta keselematan generasi masyarakat di masa yang akan datang ke titik yang terendah (lagi). 

UU Omnibus Law Seperti yang di ketahui memberikan respon dan gejolak yang cukup massif di berbagai kalangan, baik dari masyarakat sipil, akademisi, tetapi juga organ pembela lingkungan lainnya. Sejak disahkannya Omnibus Law sebagai induk untuk mengatur beberapa undang-undang, mendapatkan respon negatif yang cukup massif, selain dari substansi yang dituangkan, dimana memberikan banyak stigma penolakan dari sebagian besar kalangan, juga dalam proses perumusan dan pengesahannya yang dinilai tidak transparan dan dirasa terlalu tergesa-gesa.

Belum genap satu tahun sejak disahkannya UU Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 lalu. Dalam pelaksanaan nya Omnibus Law memberikan kebijakan yang cenderung memberikan keistimewaan untuk oligarki. Munculnya peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang mana peraturan ini merupakan turunan dari UU Omnibus Law. Lebih jauh pemerintah mengeluarkan limbah selek nikel, sawit dan batubara dari kategori limbah B3. 

Dalam perjalanannya, penambangan sumber daya batu bara memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. Hal ini merupakan sebuah kabar yang cukup memberikan sentimen negatif dari aktivis lingkungan, serta berbagai kalangan masyarakat. Munculnya peraturan ini dirasa semakin memperkuat kepercayaan bahwa UU Omnibus Law dianggap memberikan keistimewaan terhadap para pengusaha yang sudah memasuki ranah politisi untuk menjembatani kepentingan mereka. 

Dalam hal ini batubara di anggap sebagai sumber energi utama yang dapat menjadi pasokan listrik dan bahan konstruksi bangunan di Indonesia. Secara jelas terpapar bahwa batubara sebagai energi kotor dapat memberikan dampak negatif baik dalam proses pengambilan sampai pengolahannya.



MEDSOS WOWBABEL