Viral Video Pengakuan Jaksa Terima Suap dalam Kasus Rizieq Shihab, Ini Penjelasan Kejagung

Tim_Wow    •    Minggu, 21 Maret 2021 | 22:04 WIB
Nasional
Kantor Kejagung RI.(net)
Kantor Kejagung RI.(net)

JAKARTA,www.wowbabel.com -- Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan klarifikasi soal beredarnya video di media sosial (medsos) yang menggambarkan adanya seorang jaksa menerima suap pada kasus terdakwa Habib Rizieq Shihab.

Video tersebut beredar di media sosial seperti facebook, Twitter, Instagram dan youtube dengan narasi “ terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Risieq Sihab, innalillah semakin hancur wajah hukum Indonesia.”

Tak hanya itu, video tersebut juga dikaitkan dengan penjelasan Yulianto SH MH selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada media pada tahun 2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH menjelaskan video penangkapan seorang oknum Jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November tahun 2016 lalu.

"Bukan merupakan pengakuan jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Sihab," tegas Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam rilisnya, Sabtu (20/3/2021).

Lebih lanjut Leonard menjelaskan penangkapan oknum Jaksa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Pejabat yang menjelaskan penangkapan oknum Jaksa AF pada video tersebut, adalah Bapak Yulianto, SH. MH, yang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur," terang Leonard.

Lebih lanjut dikatakan Leonard,  video penangkapan oknum Jaksa AF tidak ada kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Muhammad Rizieq alias Habib Rizieq Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang berjalan.

"Informasi dalam video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak menyebar-luaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoax sebagaimana video yang sedang beredar saat ini," kata Leonard.

Leonard meminta agar masyarakat tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar serta menyebar-luaskannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial yang ada.

Perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 45A ayat (1) yang berbunyi

"Setiap orang, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar," tukas Leonard.(wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL