Terimbas Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka Turun 0,73 Persen

Dwi H Putra    •    Senin, 29 Maret 2021 | 18:49 WIB
Lokal
Penyampaian LKPj Bupati Bangka Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD Bangka.(ist)
Penyampaian LKPj Bupati Bangka Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD Bangka.(ist)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Bupati Bangka, Mulkan SH MH menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bangka dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020.

"Dari target sebesar Rp 1.140.955.837.297, terealisasi Rp 1.136.647.395.404,40 artinya realisasinya sebesar 99,62 persen," kata Mulkan SH, MH dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPj di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka, Senin (29/3/2021).

"Adapun jumlah belanja ditargetkan sebesar Rp 1.270.841.728.698,23 dan terealisasi sebesar Rp 1.152.653.865.431,02 atau 90,70 persen," ujarnya. 

Lanjutnya dari penerimaan pembiayaan dari pos sisa lebih perhitungan anggaran dan dari pos penerimaan kembali investasi non permanen lainnya sebesar Rp 130.393.875.401,23 dengan realisasi Rp 131.152.485,23 atau 100,59 persen, sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 507.984.000 dengan realisasi sebesar Rp 507.984.000 atau 100 persen. 

Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bangka selain dari APBD, Bantuan Pusat dari Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bangka dilakukan melalui tiga program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.650.843.000 dan terealisai sebesar Rp 4.598.408.600 atau 8,87 persen. 

"Meskipun tengah dilanda masa pandemi Covid-19, namun pembangunan tetap berjalan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka tahun 2020 minus 0,73 persen," jelas Mulkan. 

Menurutnya, hal ini terjadi di semua wilayah, namun performa Kabupaten Bangka dalam pembagian porsi pembangunan secara merata menunjukkan tren positif, hal ini ditunjukkan dengan capaian indeks gini ratio pada tahun 2020 menjadi 0,2 berarti pemerintah berhasil mengurangi tingkat ketimpangan antara golongan masyarakat dalam hal pencapaian SDM yang berkualitas.

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangka pada tahun 2020 mencapai 72,4 persen lebih tinggi dari provinsi yang mencapai 71,4 persen, penanganan angka stunting di Kabupaten Bangka sudah cukup baik karena berhasil menurunkan angka stunting di tahun 2020 yaitu sebesar 1,50 persen usia 0-23 bulan, pada tahun 2019 angka stunting mencapai 8,9 pesen, di bidang penyelenggaraan pelayanan publik menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan nilai indeks kepuasan masyarakat menunjukkan angka 78,47 persen termasuk kategori memuaskan hal ini juga diperkuat dengan status kepatuhan pelayanan publik yang berhasil mempertahankan zona hijau. 

"Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi di tahun 2020 baik ditingkat propinsi maupun nasional, mudah-mudahan tahun ini bisa dipertahankan," harapnya. 

"Segala masukan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bangka untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat secara cepat dan strategis," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar Sidi SIP menyampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan LKPj kepada DPRD satu kali dalam tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

"Hal ini mempedomani ketentuan tersebut, sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan serta menyelaraskan kemitraan dan sinergisitas antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Bangka," jelas Iskandar Sidi. 

Lanjutnya, DPRD juga memberikan sumbangsih dan dukungan kepada pemerintah daerah, dalam bentuk regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020.

"Penyampaian LKPj ini juga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah daerah selanjutnya," paparnya. 

Iskandar Sidi menambahkan sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPj tersebut akan dibahas secara intern oleh DPRD. 

"Dan hasil pembahasan tersebut berupa keputusan yang memuat rekomendasi dan catatan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2020 paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima," pungkasnya. (dwi/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL