Tahap Evaluasi, Disperindag Pangkalpinang Sosialisasikan Revisi Perda Mihol

Hendri Dede PKP    •    Kamis, 01 April 2021 | 11:16 WIB
Lokal
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sedang melakukan pendataan terhadap distributor sekaligus menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) baru tentang ketentuan penjualan minuman beralkohol alias mihol. 

Kabid Perdagangan Disprindag Kota Pangkalpinang, Ulpi Heriyanto menuturkan, perda baru itu sedang diajukan dan dievaluasi. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan tidak melarang penjualan minuman beralkohol namun harus dengan aturan ketat. Pada peraturan sebelumnya melarang total penjualan minuman beralkohol. 

"Peraturan baru yang akan disahkan tahun ini memperbolehkan penjualan mihol dengan aturan ketat. Salah satunya pengecer minimal jarak penjualannya 500 meter dari fasilitas umum untuk menghindari hal yang tidak diinginkan," kata Ulpi dalam rillis yang diterima wartawan, Rabu (31/3/2021).

Dia mengatakan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada Selasa (30/3/2021) dan Rabu (31/3/2021) tidak ditemukan pelanggaran pada sub distributor dan distributor minuman beralkohol. 

"Ada tiga distributor yang kita lakukan pengecekan diantaranya PT Alam Makmur Semesta (merek Bintang), PT Sentosa Abadi Semesta (merek Anker), dan PT Menara Nusantara Persada (merek Guiness)," ungkap Ulpi. 

Menurutnya, pendataan tersebut merupakan agenda tahunan yang dilakukan dengan mengecek kelengkapan legalitas perusahaan. Seluruh usaha harus memiliki kelengkapan tersebut sebagai dasar hukum.

"Kelengkapannya seperti izin distributor, perizinan lokasi, serta daftar gudang," imbuhnya. 

Dia menuturkan pelibatan sektor pariwisata pada kegiatan ini dikarenakan menyangkut hotel dan kafe yang merupakan bagian penunjang sektor tersebut.

"Kita harus siap jika ada bule (WNA) yang datang liburan ke Pangkalpinang dan ingin minum alkohol. Kalau perizinan hotel tergantung bintang. Jika hotel bintang empat maka dibolehkan untuk menjual mulai dari golong A hingga C atau berkadar di atas lima persen karena dia punya bar dan pengunjung harus langsung minum di bar tersebut," terang Ulpi.

Dia menambahkan, sanksi penutupan usaha bagi distributor juga akan diberlakukan bagi yang tidak memiliki izin dan tidak menerapkan peraturan pemerintah daerah.

"Kami tidak melarang, hanya mengatur secara ketat. Untuk memperoleh perizinan, pemilik usaha harus mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan, tetapi harus melakukan koordinasi dengan Disperindag untuk perolehan izinnya," katanya.

Pelaksanaan kegiatan ini pun turut berkoordinasi dengan beberapa pihak yang dibentuk menjadi tim gabungan diantaranya, Polres Pangkalpinang, Satpol PP, Bagian Hukum, DPMPTSP dan Naker, serta Dinas Pariwisata.(hen/wb) 




MEDSOS WOWBABEL