Ini Evaluasi DPRD Bangka Barat untuk 16 OPD

Chairul Aprizal    •    Selasa, 06 April 2021 | 17:36 WIB
Lokal
Caption:  DPRD Bangka Barat menyampaikan 16 poin rekomendasi LKPJ Bupati Bangka Barat Tahun 2020, di Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat, Selasa (6/4/2021). (rul/wb)
Caption: DPRD Bangka Barat menyampaikan 16 poin rekomendasi LKPJ Bupati Bangka Barat Tahun 2020, di Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat, Selasa (6/4/2021). (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com --  DPRD Bangka Barat menyampaikan 16 poin rekomendasi LKPJ Bupati Bangka Barat Tahun 2020, di Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat, Selasa (6/4/2021). Dari rekomendasi tersebut menunjukkan kurang maksimalnya kinerja dari 16 OPD di Lingkungan Pemkab Bangka Barat. 

Hasil Keputusan Rekomendasi yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Barat dihadiri oleh Plh.Bupati Bangka Barat itu rata-rata meminta agar perlu ditingkatkan karena kurang maksimal.

Menanggapi hal itu, Plh.Bupati Bangka Barat Drs.Muhammad Saleh mengatakan rekomendasi ini sebagai bentuk perhatian besar dan apresiasi tinggi dari DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah guna kesinambungan roda pemerintahan.

"Rekomendasi ini akan menjadi catatan dan perhatian kita bersama kedepannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga nantinya berbagai kebijakan, tindakan, program maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat benar-benar bermanfaat yang nyata" ucapnya.

Soleh meminta OPD segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bangka Barat.

Berikut Rekomendasi yang Disampaikan: 

Dinas Kesehatan 

Dinas Kesehatan diminta mengadakan ambulance di setiap Puskesmas, pemanfaatan Mobil PCR yang harus dimaksimalkan, dan SDM Pelayanan Kesehatan harus ditingkatkan dalam melayani masyarakat.

Dinas Pendidikan, dan Olahraga (Dikpora) 

Meningkatkan kerjasama antara sekolah swasta dan negeri, peningkatan kualitas guru, pembayaran gaji guru/honorer/ustadz/ustadzah diutamakan, dan Sarana/Prasarana Pendidikan perlu ditingkatkan.

Bagian Pemerintahan

Kepala Desa dan BPD yang kosong harus digelar pemilihan tahun 2021.

BKPSDMD 

Rekrutmen PHL harus disesuaikan dengan kebutuhan dan proses penerimaan harus profesional dan terbuka.

Dinsospemdes 

Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) perlu selalu di update.

Dinas Pol PP dan Penanggulangan Bencana 

Persoalan penegakan Perda yang belum maksimal.

Dinas BP2RD

Peningkatan PAD dari segala sektor dengan menggali sumber potensi PAD yang baru.

DPMPPTSPTKT 

Mempermudah investasi dan jaminan perlindungan usaha bagi pelaku usaha dalam kaitan menerbitkan izin usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dinas Koperasi dan UKM 

Harus memaksimalkan penyuluh lapangan.

Dinas Pertanian Pangan dan Dinas Kelautan Perikanan 

Memaksimalkan peran dan fungsi PPL dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan di seluruh wilayah Bangka Barat.

Diskominfo 

Penataan Base Transceiver Station (BTS) yang belum sesuai dengan rencana pengembangan telekomunikasi daerah sehingga masih ada Desa yang blank spot, dan kerjasama dengan media cetak/elektronik masih belum maksimal.

Dinas PUPR 

Peningkatan jalan usaha pertanian masyarakat, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa dan jaringan pengairan lainnya belum maksimal, manajemen sistem pengelolaan pemanfaatan alat berat perlu do benahi, percepatan penyelesaian rencana detail tata ruang (Rdtr) daerah agar memberikan kepastian kemudahan dalam berinvestasi, peningkatan pengawasan dan pemeliharaan jalan serta jembatan kurang maksimal.

Disperkimhub 

Minimnya lampu PJU dan pemeliharaannya, pengembalian fungsi dan pemanfaatan kawasan terminal sesuai peruntukannya (Kelapa dan Parittiga),  belum optimalnya sarana dan prasarana air bersih pedesaan, spam dan upranting Ipa Spam dan minimnya pemanfaatan serta pemeliharaan ipal yang terbangun sehingga menimbulkan permasalahan, perubahan sistem bantuan untuk pengadaan rumah layak huni dengan tidak membebani masyarakat, belum maksimalnya alat uji kendaraan bermotor.

Dinas Lingkungan Hidup 

Lemahnya Pemda dalam perlindungan dan pengawasan Tahura di Bukit Menumbing, lemahnya pengawasan dampak lingkungan terhadap usaha Kegiatan tambak udang, peninjauan ulang keberadaan TPA di Desa Air Belo yang berdekatan dengan Sarpras kawasan Olahraga Terpadu. 

Tidak adanya kejelasan TPA di wilayah Parittiga, minimnya pengawasan terhadap limbah B3, lemahnya sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Disparbud 

Belum adanya kejelasan tentang konsep pariwisata daerah berkelanjutan dan kurangnya pembinaan terhadap komunitas/pelaku wisata, adanya kepastian tentang sistem perencanaan dan pengembangan Geopark Bangka Barat.

Bappelitbangda 

Belum adanya kejelasan dan tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah di beberapa bidang yang sudah dikerjasamakan, perencanaan pembangunan masih belum sesuai dengan kondisi eksisting dilapangan. (rul/wb)



MEDSOS WOWBABEL