Gakum KLHK Kenakan Pasal Pencemaran dan Kejahatan Korporasi Terhadap PT BAA

Caption: Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI) mendatangi pabrik tapioka PT Bangka Asindo Agri (BAA) di Desa Kenanga.(dok/wb)
Caption: Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI) mendatangi pabrik tapioka PT Bangka Asindo Agri (BAA) di Desa Kenanga.(dok/wb)

JAKARTA, www.wowbabel.com -- Direktorat Jendera Penegakan Humum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum KLHK) tetap melanjutkan proses hukum terhadap dugaan pencemaran udara oleh perusahaan pengolahan tapioka PT Bangka Asindo Agri (BAA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyidik Gakum KLHK menyakini terjadi dugaan pencemaran udara akibat  limbah dari kegiatan operasi PT BAA.

Penegasan ini disampaikan oleh Rasio Ridho Sani Dirjen Gakum KLHK saat melakukan dnegar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (7/4/2021) di Senayan Jakarta.

“Pada tanggal 30 Maret penyidik Gakum KLHK sudah menetapkan para tersangka, yakni tersangka korporasi Dirut PT BAA inisial F dan tersangka perseorangan adalah kepala pabrik,” ujar Rasio saat menyampaikan proses hukum Gakum KLHK oleh pimpinan rapat Dedi Mulayadi  dari Komisi IV DPR RI.

Ridho biasa dipanggil Roy menjelaskan pihak penyidik sudah melayangkan panggilan pertama kepada para tersangka untuk diambil keterangannya. Namun melalui kuasa hukum para tersangka tidak dapat hadir dan meminta untuk menjadwal ulang pemeriksaan. 

Penyidik Ditjen Gakum KLHK menjerat para tersangka dengan pasal  tentang pencemaran dan pasal kejahatan korporasi.

Anggota Komisi IV DPR RI  Darori Wonodipuro pada kesempatan itu menegaskan jika DPR tidak  bisa mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Oleh sebab itu, dia meminta penyidik Gakum KLHK untuk mampu membuktikan dugaan pencemaran ini hingga di pengadilan.

“Proses hukum sudah berjalan, penyidikan sudah mendapat SPDP dari pengadilan tidak bisa dicampuri lagi. Gakum KLHK harus mampu membuktikan sangkaannya, keputusan ada di pengadilan bersalah atau tidak sehingga persoalan ini selesai,” ujar Darori.

Dalam rapat itu juga ada anggota DPR RI meminta agar kasus menimpa PT BAA  dilihat lebih bijak. Apalagi dugaan pencemaran tersebut terjadi tahun 2018 hingga 2019. AA Bagus Adhi Mahendara Putra  anggota Komisi IV DPR RI yang sudah mengunjungi lokasi pabrik mengatakan, pihak PT BAA sudah memperbaiki pengolahan limbah pabriknya sehingga pencemaran sudah teratasi.

Bahkan pengolahan limbah PT BAA yang terbaik diantara lima perusahaan pengolahan tapioka yang adi di Provinsi Bangka Belitung.

AA Bagus menegaskan  kondisi sekitar pabrik PT BAA sudah kondusif, warga sekitar lokasi sudah terserap sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu AA Bagus mengingatkan agar hal ini  menjadi pertimbangan. 

“Apalagi investasi yang bergerak dihilir pangan ini sangat dibutuhkan, perusahaan juga sudah mampu mengatasi persoalan lingkungan,” ujarnya.  

Sebelumnya Komisi IV DPR RI juga sudah mendengar penjelasan dari pihak PT BAA dan para mitranya jika operasional pabrik berjalan dengan baik. PT BAA memiliki hasil uji sampel udara dilakukan oleh laboratorium yang menyebutkan jika pencemaran akibat operaisonal pabrik ada dalam ambang batas.

Dalam pertemuan dengan Komisi IV itu PT BAA juga menghadirkan mitra kerja mereka yakni PT Lintang Sembilan Nusantara yang memproduksi mie instan dari  bahan baku tapioka produksi PT BAA. Mie instan tersebut sudah dipasarkan secara luas terutama ke beberapa pondok pesantren sehingga mampu menggerakan ekonomi masyarakat. (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL