Pemkab Babar Usulkan Empat Raperda Prioritas

ADVERTORIAL    •    Selasa, 13 April 2021 | 12:33 WIB
Lokal
Caption: DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, di Gedung Mahligai Betason II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Selasa, (13/04/2021), pagi pukul 10.00 WIB. (rul/wb)
Caption: DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, di Gedung Mahligai Betason II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Selasa, (13/04/2021), pagi pukul 10.00 WIB. (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, di Gedung Mahligai Betason II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Selasa, (13/04/2021), pagi pukul 10.00 WIB.

Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dipimpin oleh Ketua DPRD Bangka Barat Marudur Saragih yang juga dihadiri Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Pemkab Bangka Barat Ir.Herzon,

Turut dihadiri juga Unsur Forkopimda Bangka Barat, BUMN/BUMD, dan Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Lingkungan Pemkab Bangka Barat.

Plh Bupati Bangka Barat Muhammad Soleh yang berhalangan hadir, sehingga rapat ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Herzon. Dalam sambutan, Herzon menyampaikan bahwa ada empat Raperda Prioritas Pertama Agenda Legislasi Daerah Tahun 2021.

Pertama Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, kedua Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, ketiga Raperda tentang Perangkat Desa, dan keempat Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Bangka Barat nomor 3 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa.

"Kami mohon kiranya kepada dewan yang terhormat dapat mengkaji Raperda yang telah kami sampaikan serta memproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah yang berkualitas, partisipatif, dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat dan pembangunan daerah," ucap Herzon. (adv/*)






MEDSOS WOWBABEL