Ada Oknum ASN Manfaatkan WFH untuk Keluar Daerah

Hafiz Wow    •    Rabu, 21 April 2021 | 11:58 WIB
Lokal
Kepala BKPSDMD Bangka Belitung, Sahirman Jumli.(fiz/wb)
Kepala BKPSDMD Bangka Belitung, Sahirman Jumli.(fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan melakukan pembinaan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel untuk tahun 2021.

Kepala BKPSDMD Bangka Belitung, Sahirman Jumli mengatakan program pembinaan ini dilakukan lantaran beberapa laporan indisipliner pegawai dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Bangka Belitung, Rabu (21/4/2021).

"Implementasi surat dari pak sekda tempo hari, ada informasi dari beberapa OPD selama WFH (work from home--red), ASN nya memanfaatkan WFH itu untuk keluar daerah atau untuk melaksanakan kepentingan yang bukan kepentingan kantor," kata Sahirman kepada wowbabel, Rabu (21/4/2021).

Kedepan, Sahirman memastikan pembinaan diutamakan kepada OPD yang dianggap riskan. Namun saat ini, pihaknya masih belum menentukan OPD mana yang bakal diberikan pembinaan.

"Bahkan memang ada OPD yang minta dilakukan pembinaan. Mungkin ada terindikasi pegawainya yang memanfaatkan WFH itu bukan untuk kepentingan kantor," ujarnya.

Sebelumnya, kegiatan WFH di lingkungan Pemprov Babel dilakukan guna mengurangi penyebaran Covid-19 di Babel yang kian meningkat.

"WFH kan seharusnya (ASN--red) tetap bekerja meski di rumah, namun dengan alasan WFH itu tidak mau bekerja. Maka kita akan samakan persepsi pada pegawai-pegawai itu, baik di kantor mau di rumah mereka tetap sama-sama bekerja," terangnya.

Sahirman menyebutkan, pihaknya sedang mengatur jadwal pembinaan tersebut. Tidak hanya BKPSDMD, pembinaan ASN akan melibatkan Biro Hukum Pemprov Babel, Inspektorat, dan Satpol PP.

Ia menegaskan, jika ASN masih melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. 

"Supaya ada efek jera bagi pegawai, sehingga mereka bisa memanfaatkan regulasi yang diberikan pemerintah itu untuk kepentingan pekerjaan bukan kepentingan pribadi," jelasnya.

Sahirman menyebutkan jenis sanksi yang diberikan seusai tindakan ASN dengan kategori ringan, sedang, dan berat.

Menurutnya, sanksi ringan diberikan berupa teguran dari pimpinan OPD, sanksi sedang akan diberlakukan mutasi atau penundaan gaji berkala, sedangkan sanksi berat akan dilakukan penurunan pangkat, penurunan jabatan hingga pemberhentian.

"Kalau memang di lapangan perlu ditindaklanjuti, misalnya harus dilakukan pemeriksaan oleh tim disiplin lagi, maka kita perlu bentuk tim khusus. Tapi sementara ini kita turun dulu untuk penyelidikan," tukas Sahirman.(fiz/wb)





MEDSOS WOWBABEL