Konsekuensi Yuridis Jika Calon Suami Batalkan Lamaran Sepihak

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 22 April 2021 | 15:33 WIB
Opini
Veni Rosalina, Ketua Biro Pembinaan DPC Permahi Babel.(ist)
Veni Rosalina, Ketua Biro Pembinaan DPC Permahi Babel.(ist)

Oleh : Veni Rosalina, Ketua Biro Pembinaan DPC Permahi Babel (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)

Pembatalan terhadap lamaran atau janji nikah yang seringkali tidak ditepati merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi. Namun itu tidak boleh disepelekan, karena ini sama saja merendahkan perempuan dan tidak ada keadilan bagi perempuan. Kaum laki-laki seringkali semena-mena terhadap perempuan dengan memberikan iming-iming janji palsu kepada pihak perempuan dan berakibat merugikan pihak perempuan, hal ini tidak boleh dianggap lumrah dan disepelekan apalagi sudah melibatkan kedua keluarga. 

Dalam beberapa putusan hakim juga sudah ada beberapa putusan yang menyatakan bahwa pembatalan janji nikah termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertunangan merupakan suatu bentuk langkah awal sebagai perbuatan permulaan sebelum suatu perkawinan dilangsungkan. Pertunangan terjadi setelah ada persetujuan antara kedua belah baik dari pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Pertunangan secara perbuatan dapat dikatakan telah mengikat kedua belah pihak hal ini ditandai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Dimana dalam hal ini, telah dicapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dengan melibatkan pihak keluarga untuk saling mengikatkan kedua pihak (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu jenjang perkawinan.  

Memang dalam KUH Perdata pertunangan tidak diatur secara jelas, hanya mengatur tentang janji nikah yang terdapat dalam pasal 58 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pembatalan pernikahan oleh salah satu pihak memang tidak serta merta menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim secara hukum. Akan tetapi, jika pemberitahuan nikah ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL