Terlibat Kasus Perselingkuhan, ASN di Bateng Kena Sanksi Berat

Herdian wow    •    Jumat, 23 April 2021 | 16:40 WIB
Lokal
Caption: Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Bangka Tengah Hendri Noviyarto. (her/wb)
Caption: Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Bangka Tengah Hendri Noviyarto. (her/wb)

KOBA, www.wowbabel.com -- Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut harus memiliki integritas yang tinggi dalam melayani masyarakat disamping itu ASN juga harus mentaati peraturan yang berlaku jika melanggar akan mendapatkan sanksi.

Sanksi terbagi dalam tiga kategori ada sanksi ringan, sedang dan berat.

Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Bangka Tengah Hendri Noviyarto mengatakan, untuk sanksi kepada ASN sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Untuk di Kabupaten Bangka Tengah sendiri pada tahun 2020 ada enam orang ASN yang diberikan imbauan untuk tidak terlibat politik pada Pilkada dan ada satu orang ASN yang diberhentikan secara tidak hormat karena tersandung kasus pelecehan seksual," ucapnya Jumat (23/4/2021).

"Di tahun 2021 ada satu ASN yang diberikan sanksi berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun karena kasus perselingkuhan," lanjutnya

Disampaikannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memberikan teladan bagi masyarakat, berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. PNS diwajibkan untuk mentaati peraturan sesuai dengan kedudukannya sebagai abdi negara. 

Dimana dalam peraturan tersebut, pasal 3 memaparkan kewajiban PNS untuk setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah.

Sementara itu, pada pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010, PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sesuai ketentuan pasal 10 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010, kesalahan terhadap pasal 3 PP tersebut, berdampak negatif pada Pemerintah dan / atau Negara dapat dikenakan pajak disiplin tingkat berat. Jenis pengawasan disiplin tingkat berat diatur dalam pasal 7 PP tersebut," katanya. 

Adapun jenis peraturan tata tertib yang diatur dalam peraturan tersebut terdiri dari:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

c. Pembebasan dari jabatan

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (her/wb)



MEDSOS WOWBABEL