PSK di Pangkalpinang Belum Juga Dipulangkan, Begini Penjelasan Dinsos

Caption: Lokalisasi di Kota Pangkalpinang. (dok/wb)
Caption: Lokalisasi di Kota Pangkalpinang. (dok/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dinas Sosial Kota Pangkalpinang memberikan penjelasan soal masih ditemukannya keberadaan para pekerja seks komersial (PSK) dan masih ada aktivitas di dua lokalisasi di Kota Pangkalpinang. 

Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Rika Komarina menyebutkan, pendataan para wanita tuna susila (WTS) atau PSK di dua lokalisasi tersebut sudah sejak lama dilakukan dan begitu juga anggaran pemulangannya.

Anggaran pemulangan para pekerja di dua lokalisasi tersebut dialokasikan sebesar Rp 293 juta, dana tersebut sekaligus untuk akomodasi para WTS saat menjalani karantina.

"Pendataan sudah selesai dilakukan dan anggaran tersebut sudah siap. Hanya pelaksanaannya tergantung pada tim, bagaimana tim akan menindaklanjuti penertiban ini maka dinsos akan memulangkan manakala mereka yang akan dipulangkan," ujarnya kepada Wow Babel, Rabu (5/5/2021).

Rika menuturkan untuk pendataan telah usai dilakukan. Hanya saja, mobilisasi dari keberadaan dan jumlah para WTS tersebut tidak dapat ditentukan. Setiap harinya jumlah dan keberadaan para WTS tersebut dapat berubah-ubah.

Sejauh ini, kata Rika, belum ada PSK yang dipulangkan ke daerah asal, karena saat di lokasi keberadaan para PSK itu sudah tidak berada di lokalisasi.

 "Apakah mereka beroperasi secara diam-diam kita tidak melakukan pemantauan sejauh itu," ujarnya.

"Jadi mobilisasi mereka cepat. Bahkan bisa juga mereka tidak ada ditempat, ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah, bagaimana kita akan melakukan penertiban secara tepat untuk melakukan itu," jelasnya.

Tidak hanya itu, Rika mengungkapkan, disaat pihaknya melakukan pemantauan di lokalisasi itu, namun pada kenyataannya para WTS tersebut keberadaannya sudah tidak ada lagi.

"Mungkin mereka sudah mengetahui, pada kenyataannya ketika kita menuju lokalisasi mereka sudah tidak ada lagi. Kita tahu apakah mereka sudah pindah atau mereka melakukan secara diam-diam," katanya.

"Apa yang mau kita tertibkan kalau mereka saja tidak ada. Tapi terkait dengan penertiban di lokasi itu bukan ranah dinsos," ujar Rika.

Dalam hal ini, Rika juga menjelaskan tentang kewenangan pihak Dinas Sosial. Katanya, kewenangan Dinsos adalah penanganan para WTS yang ada dalam 26 indikator PMKS. 

"Jadi kita penanganan apakah akan dilakukan pembinaan atau pemulangan ke daerah asal, karena dasarnya mereka di dua lokalisasi itu mayoritasnya berasal dari luar daerah Kota Pangkalpinang," ujar dia.

Terkait masih ditemukan aktivitas pada dua lokalisasi itu, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza beberapa waktu lalu sempat mempertanyakan apa yang menjadi kendala terkait penutupan lokalisasi itu. 

Ia mengaku telah berulang kali berkomentar terkait kepastian penutupan dua lokalisasi di wilayah Kota Pangkalpinang, yang hingga kini tak kunjung terealisasi.

Untuk diketahui, wacana penutupan dua kawasan lokalisasi yaitu Teluk Bayur dan Parit 6 yang berlarut digaungkan di telinga masyarakat Pangkalpinang dari akhir tahun 2020 lalu, kini masih terlihat beraktivitas. (hdd/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL