Tambang Liar Tak Juga Jera, Rio Bakal Lapor ke Polri dan Gakkum KLHK

Hafiz Wow    •    Kamis, 06 Mei 2021 | 00:08 WIB
Nasional
Demo nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang menolak tambang liar.(dok)
Demo nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang menolak tambang liar.(dok)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Aktivitas tambang timah tidak berizin di Teluk Kelabat Dalam menyebabkan konflik sosial, antara nelayan dan penambang. Kendati di Perda RZWP3K, perairan Teluk Kelabat Dalam masuk kedalam kawasan zero tambang, kegiatan tambang ilegal terus beroperasi di perairan tersebut.

Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Rio Saputra dalam konferensi pers di Kantor Walhi Babel, Rabu (5/5/2021) memastikan akan menyusun laporan ke Polri dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Hal ini dilakukan lantaran pengusaha tambang liar tidak jera untuk melakukan aktivitas penambangan liar di kawasan tersebut.

"Kawasan Teluk Kelabat Dalam merupakan penyangga Taman Nasional Gunung Maras dan didalam Perda RZWP3K merupakan zona perikanan budidaya serta zona perikanan tangkap, bukan zona tambang. Kemudian pengusaha tambang ini tidak mengantongi izin legal dan ini sudah melanggar hukum," kata Rio kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz mendesak pemerintah segera melakukan upaya penindakan hukum. Berdasarkan pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pelaku yang menambang secara ilegal dapat terkena sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah.

Hafiz menyayangkan ketika ada ketentuan hukum yang mengatur perihal sanksi pidana kepada penambang tak berizin, faktanya belum mampu memberikan efek jera kepada pengusaha tambang ilegal di Bangka Belitung, terutama di Teluk Kelabat Dalam.

"Akibatnya pencemaran lingkungan dan konflik sosial akan terus berlanjut. Padahal perlindungan terhadap nelayan Teluk Kelabat Dalam terkait resiko pencemaran telah diatur dalam pasal 30 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, serta Perda No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan," terangnya.

Selain itu, Ia meminta perbaikan, pemulihan, dan penyelamatan lanskap ekologis esensial dan nilai-nilai kebudayaan bahari yang lestari, serta penghormatan terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, mitigasi konflik dan bencana menjadi langkah yang pertama harus dilakukan.

"Gubernur harus menentukan blueprint pembangunan kelautan di Teluk Kelabat Dalam sesuai alokasi ruang dalam Perda RZWP3K. Sehingga tidak lagi ada celah untuk mafia tambang ilegal mengokupasi kawasan tersebut," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Manajer Organisasi Bara Institute, Mardiansyah Putra mendesak Gubernur Babel untuk membentuk panitia khusus independen guna menyelesaikan konflik di Teluk Kelabat Dalam.

"Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur DPRD, maupun aparat hukum bersama masyarakat harus bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan ini dari hulu hingga ke hilir," tukas Mardi.

Mardi meminta pemerintah daerah, melalui tim gabungan mendirikan posko pengawasan untuk memantau aktivitas pertambangan di Teluk Kelabat Dalam. Menurutnya sehingga dapat mendeteksi dini potensi konflik di kawasan tersebut, serta tidak ada lagi, pembiaran, kebocoran informasi saat dilakukan penertiban oleh petugas.(fiz/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL