Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan

ADVERTORIAL    •    Senin, 10 Mei 2021 | 10:28 WIB
Opini
Veni Rosalina, Ketua Biro Pembinaan DPC Permahi Babel.(ist)
Veni Rosalina, Ketua Biro Pembinaan DPC Permahi Babel.(ist)
Oleh : Veni Rosalina, Ketua Biro Pembinaan DPC Permahi Babel (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)


Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi sangat mutlak diperlukan jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Ini diperlukan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman agar pemegang polis tidak menderita kerugian dan hak-haknya tidak terabaikan serta terpenuhi secara adil karena kepailitan perusahaan asuransi merupakan hal yang sangat ditakuti oleh perusahaan asuransi terutama oleh para pemegang polis asuransi.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi yang bisa dibilang dalam posisi kuat, maka sejumlah peraturan tersebut lebih menaruh perhatian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Para pemegang polis dengan segala konsekuensi atau akibat hukumnya mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi yang diwujudkan melalui suatu perjanjian asuransi. Secara normatif dalam membuat suatu perjanjian, termasuk dalam perjanjian asuransi sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata paling tidak harus ada dua pihak yang saling mengikat perjanjian.

Perjanjian dalam suatu perjanjian asuransi diwujudkan dalam bentuk polis, ini termuat dalam pasal 255 KUHD. Pada hakikatnya sejak penandatanganan polis asuransi, pemegang polis sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi dan bisa jadi ini lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi.

Titik awal adanya persengketaan diantara para pihak biasanya dikarenakan proses pengurusan klaim asuransi yang sukar dan berbelit-belit dan tidak jarang ditolak oleh perusahaan asuransi dengan berbagai alasan, ini bisa dibilang merupakan cikal bakal akan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji. Ketentuan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perusahaan asuransi sebagai debitor wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi. 

Ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian pemegang polis akibat perusahaan asuransi wanprestasi. Dimana wanprestasi tersebut dalam bentuk tidak dibayarnya klaim asuransi yang diajukan oleh para pemegang polisnya.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL