Hari Pertama Masuk Kerja, Sekda Bangka Barat Sidak Pegawai yang Mangkir

Chairul Aprizal    •    Senin, 17 Mei 2021 | 13:17 WIB
Lokal
Caption: Sekda Bangka Barat saat melakukan sidak ke Dinas- dinas di Pemkab Bangka Barat, Senin (17/5/2021). (rul/wb)
Caption: Sekda Bangka Barat saat melakukan sidak ke Dinas- dinas di Pemkab Bangka Barat, Senin (17/5/2021). (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- Hari pertama masuk kerja pasca libur hari raya idul fitri 1442 H, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Barat bersama Asisten III dan Kepala BKPSDMD Bangka Barat lakukan sidak ke Puskesmas, OPD, Camat, dan RSUD, Senin  (17/05/2021). 

Sidak dilakukan untuk mengecek apakah ada pegawai yang mangkir kerja saat hari pertama masuk kerja. 

"Kita mengecek keberadaan pegawai-pegawai kita dari PNS maupun PHL. Alhamdulillah sudah sidak ke beberapa OPD khususnya di Bidang Pelayanan," ucap Sekda Bangka Barat Muhammad Soleh. 

Ia menyebutkan sidak yang dilakukanya ini yang paling utama mengecek ke Dinas-dinas dan Lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Seperti Puskesmas Muntok, Kantor Camat Muntok, RSUD Sejiran Setason, Disdukcapil Bangka Barat, dan Dinsospemdes Bangka Barat, sisanya dilanjutkan oleh tim BKPSDMD melakukan sidak ke sejumlah OPD hingga tingkat Kecamatan/Kelurahan se-Bangka Barat.

"Kita temukan pada umumnya para pegawai masuk dan juga kita cek dari tanggal 6 sampai 17 Mei ini apakah ada pegawai yang pulang mudik Alhamdulillah kita temukan tidak ada," ujarnya.

Sekda menuturkan tidak ada pegawai yang mangkir selama hasil sidak. Hanya saja ditemukan ada beberapa pegawai PNS ataupun PHL yang telat masuk kerja di hari pertama.

"Ada tadi yang dalam keadaan cuti dalam keadaan sakit, yang terlambat tadi ditemukan seperti di Kantor Camat Muntok," tutur Soleh.

Kepala BKPSDMD Bangka Barat Antoni Pasaribu menerangkan jumlah ASN di Bangka Barat total sebanyak 2.924 pegawai dan PHL di Bangka Barat sebanyak 3.155 pegawai terdiri dari 1.925 pegawai PHL di tiap OPD dan 1.230 pegawai di Dikpora Bangka Barat.

"Sanksi untuk pegawai mangkir tertuang dalam PP 53 tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin Pegawai PNS, untuk khusus PHL itu untuk aturannya ada di Perbup nomor 40 tahun 2013," jelasnya.

Antoni menerangkan untuk sanksi pegawai mangkir memiliki tiga tingkatan mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat yang berujung kepada pemecatan pegawai. (rul/wb)



MEDSOS WOWBABEL