Oknum Notaris Terseret Kasus Korupsi BRI, Ini Pembelaan Penasihat Hukum

Firman    •    Senin, 24 Mei 2021 | 21:41 WIB
Lokal
Kejati Bangka Belitung melakukan konferensi pers kasus dugaan korupsi BRI Cabang Pangkalpinang dan BRI Cabang Pembantu Depati Amir.(ist)
Kejati Bangka Belitung melakukan konferensi pers kasus dugaan korupsi BRI Cabang Pangkalpinang dan BRI Cabang Pembantu Depati Amir.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com  -- Kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Depati Amir dan Kantor Cabang Pangkalpinang terus bergulir.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Pidsus Kejati Babel) telah menetapkan berapa orang yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Mereka diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit terhadap 47 debitur BRI Kantor Cabang Pembantu Depati Amir dan Kantor Cabang BRI Pangkalpinang.

Belum lama ini pihak Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Pidsus Kejati Babel) juga menetapkan tersangka baru yakni seorang oknum notaris berinisial GH, yang diduga terlibat dalam kasus ini, Kamis (20/5/2021) malam lalu.

Kuasa Hukum HG, yakni Adystia Sunggara membantah jika klinenya ikut terlibat dalam kasus pemberian fasilitas kredit tersebut.

"Kami sampaikan terkait Covernote Notaris, apa fungsinya, apa gunanya, mengapa dibuatkan, dan sebagainya. Covernote Notaris yang dikeluarkan klien kami hanya merupakan surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan atau perbuatan apa yang dilakukan, sedang dilakukan yang berdasarkan keterangan dan atas permintaan dari pihak Bank," terang Adistya Sunggara kepada wowbabel.com melalui rillis, Senin (24/5/2021).

Ia menjelaskan, terkait lantaran kliennya adalah notaris, maka dibuatkan keterangan dimaksud dalam surat keterangan yang dikenal dengan namanya Covernote.

"Covernote tidak memberikan Implikasi hukum apapun terhadap perjanjian kredit, Covernote bukan menjadi bagian syarat pemberian fasilitas kredit dapat dicairkan atau tidak,” ungkapnya.

Lebih lanjut diterangkan Adistya, selain itu pihak bank sebelum memberikan fasilitas kredit , pihak bank memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap debitur dari segi kemampuan, collateral dan atas nilai maupun kebenaran dari objek yang rencana dijadikan angunan, baik dari sisi formil maupun materil. 

"Penilaian terkait harga agunan, lokasi, fakta atau fiktif objek agunan, dan dapat atau tidaknya diberikan pinjaman terhadap agunan tersebut merupakan kewenangan penuh Pihak BRI. Tidak ada kewenangan maupun kewajiban dari notaris untuk memastikan benar atau Tidak atas Objek barang Anggunan," katanya.

Ditegaskan Adistya, GH tidak pernah berkolaborasi dengan Aloy dan Jon. Dan pihaknya bisa memastikan tidak ada satu alat buktipun untuk itu, tidak ada satu rupiah pun dana yang diterima GH dari akibat dugaan kerugian negara. 

"Klien kami tidak ada keterlibatan dalam kasus tersebut, notaris utk dicairkan atau dak dicairkan suatu fasilitas kredit, klo bicara covernot ini kan permintaan BRI baik dionline atau scara lisan, ada yang belum diberikan covernote namun sudah dicairkan bank. Artinya apa, covernote itu tidak menentukan cair tidak pemberian kredit,” tutur Adistya.

Ditegaskan Adistya, tidak ada persekongkolan terkait pencairan dana kredit, kliennya adalah korban dari debitur dan orang yang tidak beritikad baik terhadap bank.

“Kok klien kami jadi korban dalam hal ini, tidak satu perak pun klien kami menerima uang dengan cara melawan hokum,” tukas Adistya.(fn/wb)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE