Berani Korupsi Proyek Strategis Daerah, Siap-siap Bakal Ditindak Kejari Pangkalpinang

Hendri Dede PKP    •    Selasa, 25 Mei 2021 | 14:06 WIB
Lokal
Caption: Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Jefferdian. (hdd/wb)
Caption: Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Jefferdian. (hdd/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Jefferdian menegaskan akan menindak siapapun pihak penyelenggara negara yang sengaja bermanuver atau melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan strategis di daerah.

"Tetap, kalau ada perbuatan manuver akan kami tindak sebagaimana mestinya," katanya saat diwawancarai usai sosialisasi Penerangan Hukum dan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Selasa (25/5/2021) di OR Pemkot Pangkalpinang.

"Semua kita perhatikan bukan hanya aparat pemerintah kota, juga BUMD, siapapun penyelenggara keuangan negera atau keuangan daerah di Kota Pangkalpinang akan menjadi perhatian dari kami," jelasnya.

Jefferdian menyebutkan, tujuan atau pola kerja pada pengamanan pembangunan strategis adalah mendeteksi apakah dalam pelaksanaan kegiatan proyek mempunyai potensi ancaman, gangguan dan hambatan pada pelaksanaan pekerjaan. 

Selain itu, ujar Jeff, sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara proyek agar terhindar dari perbuatan tercela dalam rangka meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi dan menyelematkan keuangan negara. 

"Jadi kita cegah, sehingga keuangan negara yang disalurkan di dalam proyek-proyek pembangunan tersebut bisa sesuai dengan harapan, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutunya," kata dia.

Pengamanan Pembangunan Strategis dilakukan guna mewujudkan visi Presiden Jokowi-Maaruf Amin yang ditindaklanjuti dengan program prioritas Jaksa Agung. Pihaknya, kata Jeff, diminta untuk mengamankan pembangunan di daerah maupun investasi di daerah.

"Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa bermanfaat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat," ujarnya.

Adapun dalam penerangan hukum dan PPS tersebut, Jeff mengatakan ada beberapa perangkat daerah yang mengajukan pendampingan. Setelah itu, berlanjut perihal kriteria apa saja yang memang bisa dimasukkan dalam program PPS. 

"Untuk pendampingan, mulai dari konsultasi, diskusi, kita lihat dokumen-dokumennya, kita teliti apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan atau belum," kata Jeff.

Jeff berpesan kepada semua penyelenggara keuangan negera dan keuangan daerah di Kota Pangkalpinang agar memperbaharui tekad, meluruskan niat bahwa pekerjaan tersebut adalah amanah dari seluruh warga kota Pangkalpinang.

"Mari kita laksanakan proyek pembangunan ini dengan baik dan benar, sehingga tujuan akhirnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga Kota Pangkalpinang," ujar Jeff. (hdd/wb)



MEDSOS WOWBABEL