Belanja Pemerintah Daerah Sangat Rendah, Presiden Minta Bantu BPKP dan APIP Cari Solusi

Tim_Wow    •    Kamis, 27 Mei 2021 | 13:05 WIB
Nasional
Caption: Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di  Bogor, Kamis (27/5/2021). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Caption: Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di Bogor, Kamis (27/5/2021). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

BOGOR, www.wowbabel.com -- Realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah hingga Mei 2021 maaih rendah. Rinciannya sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Sedangkan serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk membantu mengatasi rendahnya serapan anggaran pemerintah ini.

"Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," kata Presiden saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di  Bogor, Kamis (27/5/2021).

Presiden  menegaskan poin penting yang menjadi arahan bagi  BPKP dan APIP untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

"Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP," ujarnya.

Kepala Negara menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Saat turun ke lapangan misalnya, Presiden Jokowi kerap menemui  pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun.

"Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu. Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini," tuturnya.

Presiden Jokowi juga meminta  BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran. (wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL