Delapan Desa Tuntut Dana CSR PT GML

Dwi H Putra    •    Kamis, 17 Juni 2021 | 18:13 WIB
Lokal
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menindaklanjuti aduan masyarakat delapan desa terkait perkebunan kelapa sawit PT Gunung Maras Lestari (GML).(ist)
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menindaklanjuti aduan masyarakat delapan desa terkait perkebunan kelapa sawit PT Gunung Maras Lestari (GML).(ist)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menindaklanjuti aduan masyarakat delapan desa terkait perkebunan kelapa sawit PT Gunung Maras Lestari (GML).

Kedelapan desa tersebut yakni Desa Bukit Layang, Desa Mabat, Desa Mangka, Desa Bakam, Desa Dalil, Desa Puding Besar, Desa Kayu Besi dan Desa Sempan.

"Ada beberapa tuntutan masyarakat sendiri perihal besaran CSR PT GML sebesar Rp 35 ribu per hektare (He) per tahun untuk masyarakat, dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini," kata Kepala Desa Bukit Layang, Andri mewakili desa lainnya di Sungailiat, Kamis (17/6/2021). 

"Tuntutan kedua, masyarakat ingin pihak PT juga dapat menyerap tenaga kerja lokal, khususnya di sekitar kawasan perkebunan secara adil," ujarnya. 

Lanjutnya, dalam plasma keharusan melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) sebab dengan desa maju, negara menjadi kuat.

"Dimana dengan adanya plasma diketahui dapat meningkatkan pembangunan desa, supaya desa fapat maksimal memanfaatkan sumber pendapatan asli desanya," jelas Andri. 

Andri juga menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang mempertanyakan hak guna usaha (HGU) atas tanah pihak PT GML. 

Sementara itu, Direktur PT GML, Datuk Ramli Sutanegara, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi tuntutan desa sesuai dengan aturan yang ada.

"Nanti CSR akan kami naikkan. Intinya kami komitmen dengan keputusan yang ada," pungkas Ramli.

Sedangkan, Wakil Ketua I BAP DPD RI, dr Asyera Respati, yang memimpin rapat menjelaskan, dari hasil rapat disepakati secara bersama dan menghasilkan beberapa poin.

Diantaranya perusahaan bersepakat untuk membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kebun plasma. Perusahaan juga sepakat untuk tanggung jawab sosial dan penyerapan tenaga kerja lokal. 

Selain itu, Pemkab Bangka akan kembali mengagendakan pertemuan selambat-lambatnya 30 hari setelah rapat hari ini.

Sedangkan Pemprov Babel menyepakati untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait tumpang tindih lahan PT GML dengan kawasan hutan dan PT Timah dalam kurun waktu 30 hari.

"Perusahaan juga akan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 1 sampai 2 persen dari keuntungan bersih sesuai dengan peraturan yang ada," tukas Asyera. 

Ditambahkan, Anggota DPD RI, Ustad Zuhri M Syazali, pihaknya akan terus mengawal dan memantau hal yang sudah disepakati bersama.

"Kami akan pantau dan ini kan sudah disepakati. Itu dokumen resmi dan menjadi kesepakatan bersama," pungkas Ustad Zuhri. 

Kegiatan juga dhadiri senator lainnya, Anggota BAP DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, Eva Susanti, Anggota BAP DPD RI Provinsi Sumatera Utara, Maya Rumantir, Anggota BAP DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa dan Anggota BAP DPD RI Provinsi Sulawesi Barat, Iskandar Muda Baharudin Lopa. (dwi/wb)




MEDSOS WOWBABEL