Retribusi Mobil Sampah di Pangkalpinang Jadi Temuan BPK

Hendri Dede PKP    •    Senin, 21 Juni 2021 | 13:51 WIB
Lokal
Caption: Mobil Pengangkut sampah di Kota Pangkalpinang. (hdd/wb)
Caption: Mobil Pengangkut sampah di Kota Pangkalpinang. (hdd/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang menyerahkan target pendapatan serta jumlah karcis wajib retribusi sampah sesuai dengan data dari kelurahan. 

Sementara itu, besaran nilai wajib retribusi ditentukan oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan yang dipungut melalui kartu karcis bukan berupa iuran.

Hal tersebut terkait mekanisme pada operasional pengelolaan mobil truk sampah pink yang dikomandoi oleh pihak kelurahan saat ini.

"Bukan (kartu iuran-redd), untuk mobil pink jumlah wajib retribusi atau mereka yang berlangganan, dari DLH memberikan karcis sesuai dengan jumlah wajib retribusi data mereka," kata Plt Kepala DLH Kota Pangkalpinang Endang, Senin (21/6/2021).

"Misalnya satu kelurahan minta 200 KK atau rumah, kami berikan 200 karcis per bulan," lanjut dia kepada Wow Babel.

Endang menjelaskan, semua operasional pelaksanaan tugas mobil sampah pink sepenuhnya dikelola oleh masing-masing kelurahan, diantaranya untuk target dan jumlah pelanggan wajib retribusi. 

Lantaran seluruh operasional retribusi sampah dikomandoi oleh pihak kelurahan, DLH hanya menyampaikan formulir wajib retribusi. Sedangkan untuk jumlah karcis akan diberikan sesuai dengan data para pelanggan wajib retribusi dari kelurahan. 

"Jadi pihak kelurahan lah yang menentukan targetnya karena mereka yang tahu berapa banyak wajib retribusi atau langganan mereka," ujarnya.

Endang menyebutkan setoran wajib retribusi dari kelurahan kemudian baru akan disetorkan ke kas daerah yang ada di DLH Pangkalpinang.

Adapun tarif yang dikenakan kepada wajib retribusi, yaitu disepakati sebesar Rp 15 ribu untuk seperti jenis perumahan. Namun, besaran tarif disesuaikan dengan luas bangunan.

Sementara itu, setiap petugas yang memungut uang bulanan wajib retribusi difasilitasi dengan surat tugas, tanda pengenal dan karcis.

"Tarif perbulan Rp 15 ribu. Hal itu sudah ditentukan di Perda, besaran tarif sesuai dengan luas bangunan untuk yang perumahan. Cuma kemarin rata-rata disepakati sebesar Rp 15 ribu untuk wajib retribusi," kata Endang.

Disinggung apakah efektif laporan wajib retribusi di lapangan itu, Endang tidak menyangkal bahwa mekanisme pengawasan serta pelaporan wajib retribusi tidak dapat dipastikan keefektifan-nya.

"Itulah yang kadang-kadang pengawasan atau pelaporan mereka yang tidak (sesuai-redd) kami tidak tahu, yang kami tahu kan mereka hanya minta karcis sebanyak sekian," katanya.

Tidak dipungkiri, Endang mengaku dugaan pungli kemungkinan dapat terjadi. Sebab, pelaporan wajib retribusi ini sebelumnya sempat menjadi persoalan alias temuan.

Namun di tahun 2022, Endang mengatakan pelaksanaan operasional mobil pink sepenuhnya akan dialihkan atau berada pada DLH.

"Ada beberapa kelurahan kemarin itu yang boleh dikatakan ada yang tidak sesuai, seperti yang di Lontong Pancur itu katagorinya menurut kami pungli," ungkapnya.

"Kalau dia kurang atau lebih kami juga di lapangan itu bagaimana. Tidak kemungkinan terjadi (pungli-redd) seperti itu. Terkadang katanya ada ngutang juga," tukasnya.

Sempat menjadi temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Namun, Endang tidak merinci apa saja item temuan tersebut. "Yang ini memang temuan dari BPK, jadi kami diinstruksikan untuk bikin LP mengenai yang itu tadi," kata Endang. (hdd/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL