Yaman, Pemuda Matras Gugat Undang Undang Minerba Dihari Ultah Jokowi

Tim_Wow    •    Selasa, 22 Juni 2021 | 16:46 WIB
Nasional
Ilustrasi. (dok/wb)
Ilustrasi. (dok/wb)

JAKARTA, www.wowbabel.com --  Yaman, pemuda  berprofesi sebagai nelayan di Desa Matras, Kabupaten Bangka menggugat Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang  Mineral dan Batubara  (Minerba). Yaman bergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia mengajukan gugatan uji materiil tepat pada hari ulang tahun ke-60 Presiden Joko Widodo, pada Senin (21/6/2021).

Gerakan #BersihkanIndonesia menyatakan, pengajuan judicial review (JR) ini menjadi batu uji terakhir dari rakyat atas kepemimpinannya yang selama ini memiliki kecenderungan mengistimewakan kepentingan korporasi dibandingkan keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat. Pengajuan judicial review ini didasari atas keberadaan sejumlah pasal bermasalah dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Substansi pasal-pasal yang dipersoalkan di antaranya berkaitan dengan: sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan minerba, jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang, perpanjangan izin otomatis atas Kontrak Karya dan PKP2B tanpa evaluasi dan lelang, serta pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilirnya di pembangkitan.

Uji Materil ini diajukan selain oleh Yaman ada  Nurul Aini (46)  petani dari Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan dua lembaga masyarakat sipil yakni WALHI Nasional dan JATAM Kaltim. Mereka adalah korban intimidasi dan represi aparat keamanan saat bersama warga desanya berjuang melindungi sumber kehidupannya dari dampak kehancuran pertambangan.

Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI dalam keterangan tertulisnya mengatakan, UU Minerba adalah gambaran utuh oligarki yang telah menguasai kebijakan negara. Pengesahan di tengah rakyat dicekik krisis dan pandemi, batas antara penguasa dan pengusaha dalam proses lahirnya perundang-undangan semakin kabur yang justru terlihat menyatu oleh kepentingan bisnis.

“Undang Undang ini sangat terlihat dibuat untuk memenuhi kepentingan tambang dan menyingkirkan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Undang Undang ini sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum, partisipasi warga, keadilan, desentralisasi, dan demokrasi ekonomi yang sudah digariskan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami berharap MK berani memutus untuk mengabulkan permohonan rakyat sebagaimana putusan-putusan sebelumnya terkait sumber daya alam,” kata Isnur.

Sementara itu, Dwi Sawung, juru bicara WALHI Nasional yang juga sebagai penggugat JR ini mengungkapkan, secara substansial revisi UU Minerba tidak mampu menjadi jawaban nyata untuk memulihkan lingkungan dari kerusakan yang disebabkan kegiatan pertambangan.

“Industri pertambangan diberikan keleluasaan untuk tetap beroperasi meski di wilayah yang bertentangan dengan tata ruang. Pemegang Kontrak Karya dan PKP2B (IUPK) juga diberikan perpanjangan izin otomatis tanpa evaluasi dan lelang,” kata Sawung.

Sawung menambahkan, keberadaan UU Minerba yang baru dengan kata lain hanya memiliki orientasi untuk terus melanggengkan praktik eksploitasi sumber daya alam, khususnya batubara. 

“Padahal, sumber energi kotor tersebut semakin ditinggalkan, sebab berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan, krisis iklim, dan kesehatan masyarakat,” tegasnya. (wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL