Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Potensi PAD yang Tertidur

Jurnalis_Warga    •    Jumat, 02 Juli 2021 | 15:22 WIB
Opini
Falih Nasrullah SPi.(ist)
Falih Nasrullah SPi.(ist)


Oleh : Falih Nasrullah SPi


Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi yang lebih luas yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus roh otonomi daerah.

Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah (Tiara, 2014). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah cerminan kemandirian suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun kenyataannya masih banyak daerah yang mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena banyak daerah yang tidak menyadari potensi dari sektor-sektor PAD yang ada di daerah mereka dan tidak menjadikan daerah mereka sebagai daerah potensial sumber PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan usur pajak daerah dan retribusi daerah.

Usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesia ini didukung dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.

Menurut Salah Wabab yang di kutip oleh Nasrul (2010) dalam bukunya Tourism Management,pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks dan juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya sepertiindustri kerajinan tangan dan cinderamata. 

Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri. Sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama dalam pernerimaan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu dari beberapa daerah yang menjadi destinasi wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki banyak obyek wisata yang perlu dikembangkan guna dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Secara geografis Kabupaten Bangka Selatan terletak di ujung paling selatan kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah ± 3.607,08 Km persegi  atau 360.708 Ha dengan luas daerah laut perekonomian sebesar 10,440 km persegi . 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL