Dampak UU Cipta Kerja, Enam Raperda Babel Batal Diajukan

Tim_Wow    •    Selasa, 13 Juli 2021 | 13:27 WIB
Lokal
Caption: Plt Biro Hukum Setda Provinsi Bangka Belitung, Sahirman Jumli. (Dok/net)
Caption: Plt Biro Hukum Setda Provinsi Bangka Belitung, Sahirman Jumli. (Dok/net)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menarik enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan diajukan ke DPRD. Alasannya  Raperda yang akan dibahas itu secara substansi belum berpedoman kepada Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Dengan dasar pertimbangan efektivitas dan efisiensi, maka terhadap enam raperda tersebut belum dapat diajukan untuk dilakukan pembahasan dengan pihak DPRD mengingat substansi materi raperda tersebut sama sekali belum berpedoman dan mencerminkan amanah dari UU  Cipta Kerja," kata Plt Biro Hukum Setda Provinsi Bangka Belitung, Sahirman Jumli, Selasa (13/7/2021). 

Sahirman menambahkan pertimbangan khusus   menarik enam raperda,  satunya terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Pada November 2020 lalu Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Peraturan ini dibentuk dengan metode omnibus law, yakni membentuk satu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.  Pemerintah telah menerbitkan lebih dari 50 peraturan pelaksana dari UU Cipta  Kerja tersebut, berupa  peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).  

Oleh karena itu UU Cipta Kerja dan  peraturan pelaksananya berimplikasi terhadap keberadaan produk hukum di daerah. 

 “Selain berdampak terhadap perizinan berusaha dan ketenagakerjaan, Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga berdampak pada penataan ruang di daerah, UMKM, Bumdes, pendapatan daerah dan retribusi daerah, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan serta masih banyak hal-hal lainnya,” ujar Sahirman.

Setelah mempertimbangkan hasil diskusi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hasil komunikasi dengan Bapemprda DPRD Babel, maka pihak Pemprov Babel menarik kembali enam raperda yang sebelumnya sudah tercantum di dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Babel tahun 2021. 

Enam raperda yang gagal untuk dibahas bersama DPRD yakni :

1. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2014-2034, 

2. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri dan Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan, 

3. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera, 

4. Raperda tentang Irigasi, 

5. Raperda tentang Sempadan Sungai, dan 

6. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (wb)



MEDSOS WOWBABEL