Selangkah Lagi Jadi PNS, HP dan RJ Malah Ditahan Polisi

Chairul Aprizal    •    Rabu, 14 Juli 2021 | 10:35 WIB
Lokal
Caption:  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Barat Antoni Pasaribu. (rul/wb)
Caption: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Barat Antoni Pasaribu. (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Barat Antoni Pasaribu menyesalkan ulah kedua oknum CPNS Bangka Barat tersangka pemalsuan surat rapid tes antigen palsu.

"Saya selaku kepala BKD menyesalkan hal seperti ini terjadi karena di luar pengetahuan kita, informasi kita dapat dari tim gugus tugas Covid-19 di Pelabuhan bahwa ada CPNS yang memalsukan itu," Kata Antoni, Rabu (14/07/2021).

Antoni baru akan ke Polres Bangka Barat untuk mendapatkan keterangan tertulis yang menyatakan status kedua oknum tersebut apakah sudah jadi tersangka atau belum.

"Kemudian, sampai sekarang juga katanya orang-orang itu ditahan di kepolisian sedang dalam proses yah, sekarang kita juga mau ke kepolisian lah maksudnya mau mengetahui mereka ini statusnya gimana, apakah ditahan atau gimana, pihak kepolisian lah seperti apa status mereka ini, setelah penutupan latsar ini lah baru ke kepolisian," jelasnya.

Antoni menyebutkan untuk HP sekarang sudah selesai mengikuti pelatihan kepemimpinan dasar dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan dan pelantikan sebagai PNS Bangka Barat.

"Ada juga (RJ-red) yang masih dalam penyelesaian latsarnya, setelah itu baru pengumuman kelulusan mereka, sebenernya tinggal seminar," ucap Antoni.

Antoni belum bisa pastikan hukuman yang akan diberikan kepada kedua CPNS Bangka Barat yang kurang bersyukur ini, karena harus berkonsultasi dulu dengan BKN.

"Kita kasusnya masih CPNS, nanti kita lihat aturan dan mekanisme lah hukuman yang akan diberikan kepada dia, kita akan membentuk tim. Terkait masalah hukum yang akan diberikan kepada mereka, kita tidak bisa berandai-andai lah, kita menurut aturan saja, karena mereka masih CPNS," ujar Antoni.

Antoni mengatakan, yang jelas bentuk sangsi belum sampai ke tahap pencabutan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bangka Barat.

"Kalau pun memungkinkan kita koordinasi dan konsultasi juga ke BKN misalnya meminta masukan yang tepat jangan sampai salah kita salam membuat keputusan," cetusnya.

Antoni menerangkan setelah nanti mendapatkan keterangan tertulis status kedua CPNS Bangka Barat yang diproses Polres baru akan melakukan rapat internal terlebih dahulu dengan tim BKPSDMD Bangka Barat.

"Kita rapat dulu dengan tim di BKD, kalau ada hal-hal yang meragukan baru kita konsultasi ke BKN. Makanya kita ke pihak kepolisian, mau minta status mereka ini apa, kalau memang tersangka, maka kita minta surat dari kepolisian, baru kita bicara tentang sanksi," sebut Antoni.

Ditambahkan Kabid Pengembangan dan Diklat Solihin menuturkan bahwa HP dan RJ saat ini tinggal sedikit lagi menjadi PNS Bangka Barat.

"Itu satu sudah selesai latsar, sudah beres tinggal nunggu pelantikan, jadi satu orang lagi RJ sedang mengikuti latsar, Kamis besok itu ada seminar awal seminar rancangan. Setelah itu, dia ikut apituasi melaksanakan rancangan dia itu apa dibuktikan, setelah apituasi, seminar akhir seminar aktualisasi dia, habis itu dia posisi menunggu pengumuman kelulusan habis itu baru menunggu pelantikan," jelas Solihin. (rul/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE