Konflik Nelayan Bedukang dengan KIP, Erzaldi Rosman: Kewenangan Pemda Terganjal UU Minerba

Hendri Dede PKP    •    Rabu, 21 Juli 2021 | 23:27 WIB
Lokal
Aksi sejumlah nelayan saat menolak aktivitas KIP di Bedukang.(ist)
Aksi sejumlah nelayan saat menolak aktivitas KIP di Bedukang.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman akhirnya menyikapi perihal konflik antara nelayan dan aktivitas penambangan KIP di perairan Matras, Bedukang Kabupaten Bangka, yang terjadi akhir-akhir ini.

Dirinya selaku gubernur, Erzaldi Rosman menyatakan prihatin atas persoalan yang terjadi di wilayah perairan Matras-Bedukang, khususnya terhadap masyarakat pesisir atau para nelayan.

"Saya selaku pribadi dan selaku Gubernur Bangka Belitung memahami kepedihan hati saudara-saudaraku nelayan Matras Bedukang akhir-akhir ini," tulis Erzaldi, di media sosial facebook miliknya, Rabu (21/7/2021).

Erzaldi pun mengungkapkan setelah terbitnya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah kini tidak dapat atau tidak memiliki wewenang untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk IUP PT Timah maupun mencabut Surat Perintah Kerja (SPK) Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah. 

Atas lahirnya UU Minerba terbaru tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai Pasal 6 itu, mulai dari pengelolaan, perizinan, pembinaan maupun pengawasan pertambangan adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM.

"Dengan demikian, saya selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat atau tidak berwenang untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk IUP PT Timah, SPK Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah yang merupakan bagian dari Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan PT Timah," jelasnya.

Meski demikian, kata Erzaldi, pihaknya akan menyampaikan perihal persoalan tersebut ke pemerintah pusat sekaligus mendesak agar memberikan solusi bagi masyarakat pesisir dan laut Bangka Belitung.

"Tapi Insya Allah dengan izin dan kuasa-Nya, saya akan bersama-sama saudara-saudara menyampaikan aspirasi ini ke pusat. Saya akan memfasilitasi pertemuan kita dengan beberapa putra daerah kita yang ada di pusat agar mereka juga turut serta mempengaruhi kebijakan pusat terkait perizinan dan operasional PT Timah," kata Erzaldi.(hen/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL