Kemendagri Masih Tuntut Realisasi Anggaran Inakesada Dipercepat, Termasuk di Babel

Tim_Wow    •    Kamis, 22 Juli 2021 | 15:09 WIB
Nasional
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

JAKARTA,www.wowbabel.com -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyebut alokasi anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Inakesda) naik signifikan setelah dilakukan asistensi dan monitoring. Kenaikan itu terlihat pasca adanya teguran yang dialamatkan Mendagri kepada 19 kepala daerah yang alokasi Inakesda-nya masih di bawah 25 persen.

"Kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Di tanggal 9 Juli angkanya masih rata-rata 28,79%, kita lihat dari kacamata anggaran 9 Juli itu masih Rp1,7 triliun, tapi 17 Juli naik menjadi Rp1,9 triliun,” kata Ardian yang dijutip dari akun resmi @kemendagri , Rabu (21/7/2021).

Ia pun menjelaskan, dari kacamata penganggaran, di tingkat provinsi terdapat kenaikan penganggaran insentif untuk tenaga kesehatan lebih dari Rp 200 miliar. 

Kenaikan dalam hal penganggaran ternyata juga diikuti dengan realisasi penyerapan anggarannya. Berdasarkan data yang ada, per 17 Juli realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan untuk tingkat provinsi sudah berada pada angka 40,43% atau Rp780,9 miliar.

"Ini langkah yang sudah sangat bagus dilakukan oleh pemerintah provinsi, upaya percepatan sudah dilakukan,” kata Ardian.

Lebih lanjut, Ardian turut menyoroti beberapa pemerintah daerah yang tercatat belum melakukan realisasi Inakesda, yakni Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. 

 “Bahkan di beberapa pemerintah daerah sebut saja Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua, ini belum menganggarkan. Mudah-mudahan sedang dirumuskan berapa kebutuhan terhadap penganggaran insentif tenaga kesehatan yang ada di daerah dari Januari sampai dengan Desember 2021,” jelasnya.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, per 9 Juli alokasi untuk insentif tenaga kesehatan yaitu sebesar Rp 6,8 triliun, sedangkan per 17 Juli angkanya naik menjadi Rp 6,9 triliun. 

Dari kacamata realisasi atau penyerapan, kenaikan juga terlihat di tingkat kabupaten/kota, pada tanggal 9 Juli realisasinya baru pada angka 9,73%, sedangkan pada 17 Juli angkanya naik menjadi 18,99%.

“Tentunya kami berharap ke depan realisasi terhadap insentif nakes ini terus digenjot oleh pemerintah daerah. Ini menjadi atensi Pak Mendagri mengingat kita pahami bersama bahwa para nakes ini merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid," ujarnya.

Ia menambahkan, apresiasi dalam bentuk insentif ini pada prinsipnya adalah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi yang telah diberikan oleh para pejuang tenaga kesehatan selaku garda terdepan dalam penanganan Covid-19. 

"Ada kenaikan untuk provinsi sebesar 11,63%, untuk kabupaten 9,25%, dan kami tentu berharap secara agregat semua bisa minimal di 50%. Syukur-syukur bisa sama dengan pemerintah pusat,” ujarnya. 

Usai mendapat teguran dari Mendagri, Gubernur Provunsi Kepukauan Bangka Belitung mengatakan, pihaknya sudah berusaha untuk mengatasi keterlambatan yang disampaikan Mendagri berkenaan realisasi anggaran Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan.

"Tapi sudah kita lakukan dan keterlambatan itu karena persetujuan refocusing anggaran kemarin terlambat di antara kesepakatan DPRD dengan eksekutif, legislatif," kata Erzaldi.

Untuk inakesda di RSUD Ir Soekarno Babel sudah dicairkan. Haki ini diakui  Plt. Direktur RSUD Dr (HC) Ir Soekarno, dr Armayani Rusli Sp.B mengatakan, honor para Pegawai Harian Lepas (PHL) dan tenaga kesehatan Covid-19 di RSUD akhirnya cair. 

Pencairan itu termasuk dengan keterlambatan beberapa bulan sebelumnya. Bahkan, selama enam bulan ke depan sudah disiapkan untuk dibayarkan. (*)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL