Silpa APBD 2020 Tutupi Defisit APBD Babel 2021 Sebesar Rp 540 Miliar

ADVERTORIAL    •    Selasa, 27 Juli 2021 | 03:11 WIB
Lokal
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.(ist)
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Babel Tahun Anggaran (TA) 2020. 

Masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 49.536.738.602,62. Dana inilah diantaranya untuk menutup defisit APBD 2021.

Usai  penandatanganan kesepakatan bersama dengan DPRD, Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengucapkan terima kasih kepada komisi serta fraksi atas pembahasan yang telah dilakukan. 

Terhadap kekurangan dalam pengelolaan keuangan, baik administratif maupun teknis yang menjadi catatan tiap Fraksi di DPRD Babel, Erzaldi akan menyelesaikan secara bertahap dan menjadikan hal tersebut sebagai catatan dalam pengambilan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. 

"Sehingga diharapkan di masa mendatang, predikat WTP yang telah diraih Pemprov Babel dari BPK RI dapat kita pertahankan," ujarnya. 

Selain itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dijelaskan gubernur merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan taat pada peraturan perundang-undangan. 

"Serta menjadi gambaran realisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah juga mencerminkan kinerja keuangan Pemprov Babel TA 2020," ujarnya. 

Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2020 senilai Rp 49.536.738.602,62, Erzaldi mengatakan  untuk menutup defisit anggaran APBD TA 2021 senilai Rp 540.360.908.811,00. 

Pada kesempatan itu pula Erzaldi menyampaikan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju kasus Covid-19 di Negeri Serumpun Sebalai, yakni  PPKM level 4 di Kabupaten Bangka Barat, Belitung Timur, dan Kabupaten Belitung untuk kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH). 

Sementara pada PPKM level 3 yang ada di kabupaten/kota lainnya akan diberlakukan pekerjaan maksimal 25 persen dari kapasitas pegawai kantor. 

"Sehingga mulai hari ini, Pemprov Babel di setiap Perangkat Daerah (PD) menerapkan kapasitas pegawai maksimal 25 persen dari jumlah pegawai," ungkapnya.

Pimpinan rapat sekaligus Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi mengatakan setelah Tim Pansus DPRD Babel menyelesaikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 bersama mitra terkait pada tahap  selanjutnya mendengar paparan Fraksi DPRD Babel terkait raperda tersebut. Hasilnya, seluruh fraksi menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda. 

"Saya mewakili Pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas kerja keras Pansus DPRD yang telah membahas dan mengkaji raperda ini," ujarnya.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Babel, Forkopimda Babel, Sekda Babel, Kepala PD, serta pejabat struktural di lingkungan Pemprov Babel.(Adv/*) 




MEDSOS WOWBABEL